Menteri Edhy Pastikan akan Segera Lantik 151 Eselon di KKP

UANG | 18 November 2019 17:21 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo memastikan akan segera melantik 151 kursi jabatan di eselon I-IV di lingkungan kementeriannya yang sebelumnya sempat kosong. Sejauh ini, wajah-wajah baru tersebut sudah dikantongi dan dalam waktu dekat akan segera menempati pos-pos yang sebelumnya tidak ada.

"Memang kami hadapi beberapa tantangan di KKP waktu saya serah terima kita ada kekosongan jabatan dari eselon I sampai eselon IV itu 151. Nah ini sudah dalam rangka untuk melengkapi tinggal finalisasi insya Allah bisa segera kita lantik," kata dia saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Senin (18/11).

Dia menekankan tidak membuat keputusan untuk mengganti eselon I. Akan tetapi menaruh orang baru yang memang sebelumnya sempat kosong.

"Selama masih mau berkolaborasi jalan dengan langkah output yang jelas, ada terobosan-terobosan kenapa sih harus diganti dan sekali lagi saya tidak akan menghilangkan keberhasilan yang pernah dicapai oleh menteri sebelumnya," jelasnya.

Ke depan pihaknya juga akan memperkuat pengembangan antar lini di dalam lingkungan kementeriannya. Apabila sejauh ini ada yang belum berjalan baik, kiranya dapat diperbaiki. "Kalau tidak bisa baru kita ganti atau cari solusi lain," tandasnya.

1 dari 2 halaman

Perampingan Eselon

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

SE tersebut membahas sembilan langkah strategis dan konkret dalam penyederhanaan birokrasi. Langkah dimulai dengan mengidentifikasi eselon III, IV, dan V yang dapat disederhanakan dan pemetaan jabatan pada unit kerja yang terdampak peralihan.

Mengutip laman Setkab.go.id, hasil identifikasi dan pemetaan jabatan eselon harus disampaikan kepada Menteri PAN-RB dalam bentuk softcopy selambat-lambatnya pada minggu keempat bulan Desember 2019.

Proses transformasi jabatan struktural ke fungsional dilakukan berdasarkan hasil pemetaan, dan menurut SE Menteri PANRB ini, dilaksanakan paling lambat minggu keempat Juni 2020.

Kementerian PAN-RB juga akan melakukan penyelarasan kebutuhan anggaran pada jabatan yang terdampak penyederhanaan birokrasi. Para pimpinan instansi pun diminta melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait.

"Hal ini dilakukan agar setiap pegawai dapat menyesuaikan diri dengan struktur organisasi yang dinamis, agile (lincah), dan profesional untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan publik," demikian bunyi SE tersebut.

Adapun tata cara pengalihan jabatan Struktural Eselon III, IV, dan V menjadi jabatan fungsional, menurut SE ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri PANRB melalui pengangkatan inpassing/penyesuaian ke dalam jabatan fungsional secara khusus.

2 dari 2 halaman

Tak Semua Eselon Dipangkas

Dalam SE Menteri PANRB itu disebutkan, bahwa tidak semua eselon III, IV, dan V dapat serta merta dialihkan ke jabatan fungsional.

Tertulis dalam SE, penyederhanaan birokrasi bagi jabatan struktural dikecualikan bagi yang memenuhi tiga kriteria. "Ketiga kriteria tersebut yakni memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa," tegas SE tersebut.

Kemudian perampingan birokrasi juga dikecualikan bagi yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan kewenangan/otoritas, legalisasi, pengesahan, persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan.

Terakhir, dikecualikan untuk kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing kementerian/lembaga kepada Menteri PANRB sebagai bahan pertimbangan penetapan jabatan yang diperlukan kedudukannya sebagai pejabat struktural eselon III, IV, dan V. (mdk/azz)

Baca juga:
Aturan Ditandatangani MenPAN-RB, Perampingan Eselon Mulai Juni 2020
5 Instansi Favorit Pelamar CPNS 2019, Bisa Jadi Referensi
Baru 10,6 Persen Pelamar CPNS Tuntaskan Pendaftaran di Portal SSCN
BNPT Nilai ASN Terlibat Terorisme Fenomena Baru, Antarkementerian Harus Koordinasi
Mendagri Sebut Cegah ASN Terpapar Radikalisme Dimulai dari Kemenpan RB
Menkominfo Tegaskan Portal Aduan untuk Cegah ASN Terpapar Radikalisme