Menteri Enggar Ungkap Tantangan Jika Kemendag Digabung ke Kemenlu

UANG | 3 Oktober 2019 09:47 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita, mengatakan perubahan nomenklatur Kementerian Perdagangan merupakan hak prerogatif presiden. Hal ini menanggapi munculnya rencana penggabungan Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

"Itu kewenangan Bapak Presiden, saya sampaikan itu tidak mudah. Walaupun itu kewenangan sepenuhnya dan tidak bisa diatur, apalagi saya (hanya) pembantunya," tuturnya di Batu, Jawa Timur, Rabu (3/10) malam.

Kendati begitu, Menteri Enggar menjelaskan, karakteristik negosiasi dan diplomasi politik dalam kemendag sangat berbeda dengan kemenlu. Sehingga akan menjadi tantangan apabila nanti digabungkan.

Namun, pihaknya menegaskan, diplomasi ekonomi yang nantinya akan diperkuat dari kemenlu memang penting untuk dilakukan. "Kami merasakan dukungan dari Kemenlu. Bapak Presiden juga mengatakan sekarang diplomasi tentang ekonomi ditekankan dan diprioritaskan," ujarnya.

"Jadi, kalau sudah menjadi keputusan, apapun harus jalan. Saya sebagai pembantu Presiden apapun yang ditetapkan atau siapapun itu harus jalan," lanjut dia.

Reporter: Bawono Yadika Tulus

Sumber: Liputan6

Baca juga:
Pemerintah Awasi Usaha Emas Online Cegah Pencucian Uang Hingga Pendanaan Teroris
Inilah Syarat Peminat Bisnis Emas Online Peroleh Izin Usaha
Jual Emas Online, Tokopedia dan Bukalapak Tak Perlu Kantongi Izin Pemerintah
MUI Apresiasi Penambahan Pasal Wajib Halal di Permendag Nomor 29/2019
Mengungkap Alasan Kementerian Perdagangan Menghapus Label Halal untuk Daging Impor
Sudahi Polemik, Kemendag akan Lengkapi Aturan Wajib Label Halal
YLKI: Aturan Kemendag Hilangkan Label Halal Makanan Cacat Hukum

(mdk/bim)