Menteri Erick: Industri Alutsista AS Maju Karena Warga Bisa Beli Pistol, Kita Tidak

UANG | 23 Januari 2020 15:14 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan perbedaan industri pertahanan Amerika Serikat (AS) dan Indonesia. Menurutnya, industri alat utama sistem senjata (alutsista) AS maju karena senjata boleh dibeli oleh warga sipil.

"Di Amerika misalnya peluru di sana, masyarakat bisa beli pistol, kita kan tidak," ujarnya di Jakarta, Kamis (23/1).

Sementara di Indonesia berbeda. Pasar industri pertahanan hanya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri). "Industri pertahanan marketnya sedikit. Tidak lain (dari) mensuplai TNI dan Polri. Beda dengan AS," tuturnya.

Maka dari itu, lanjut Menteri Erick, dibutuhkan sinergi untuk memajukan industri pertahanan Tanah Air. Caranya dengan kerjasama BUMN dan TNI serta Polri untuk menggunakan produksi anak bangsa.

"Saya rasa Pak Prabowo visinya sama, di mana hasil diskusi dengan bapak presiden dan beliau sebagai menhan, bahwa kepastian sinergi untuk order (alutsista) 10 sampai 15 tahun ke depan itu yang harus diprioritaskan (dalam negeri), supaya ada cetak biru," jelasnya.

1 dari 2 halaman

Tekan Impor Persenjataan Indonesia

Menteri Erick menambahkan rencana besar dalam cetak biru industri pertahanan Indonesia turut berdampak menekan kinerja impor. Di mana, pada kurun waktu tertentu, BUMN RI bisa memasok kebutuhan pertahanan negeri sendiri.

"Supaya bisa tekan komponen impor," ujar Menteri Erick.

Cetak biru (blue print) yang disusun nantinya akan membuat industri pertahanan dalam negeri menjadi maju. Dengan blue print, kapasitas produksi akan bisa ditingkatkan, demikian juga dengan teknologi bahan bakunya.

"Ini kenapa sinerginya harus tetap dijalankan," imbuhnya.

Menteri Erick melanjutkan Kementerian BUMN akan selalu melakukan sinergi karena perusahaan apapun tidak akan bisa membuat produknya sendiri sepenuhnya.

"Saya rasa tidak mungkin misalnya PT PAL membuat kapal dari nol sampai jadi 100 persen buatan PAL. Pasti PAL kerjasama dengan banyak pihak lain. Dan mungkin jumlah komponen kalau dihitung sedemikian rupa dapat meningkatkan industri dalam negeri," tuturnya.

2 dari 2 halaman

Jokowi Klaim Banyak Negara Ingin Beli Alutsista Indonesia

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengklaim banyak negara di dunia yang ingin membeli alat utama sistem senjata atau alutsista produksi Indonesia. Ini disampaikan Jokowi usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Kemenhan Tahun 2020.

"Banyak, Filipina juga," ungkap Jokowi di Kemenhan, Jakarta, Kamis (23/1).

Jokowi menyebut Indonesia sudah menggandeng sejumlah negara dalam mengembangkan alutsista. Di antaranya Perancis, Korea Selatan dan beberapa negara di Eropa Timur.

Pekan depan, Jokowi akan mengumpulkan menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk membahas pengembangan alutsista dalam negeri.

"Minggu depan kita akan rapat terbatas dengan Pak Menhan nanti di Surabaya," ujarnya.

Saat memberikan arahan dalam Rapim Kemenhan 2020, Jokowi menegaskan kedaulatan negara tak bisa ditawar atau dinegosiasikan. Dia memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk bekerja keras dalam memperkuat dan menjaga kedaulatan negara.

"Pagi hari ini saya perintahkan, kepada seluruh jajaran TNI Polri, harus bekerja, bersungguh-sungguh dalam rangka memperkuat dan menjaga kedaulatan negara kita Indonesia, untuk berdiri paling depan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI," tegas Jokowi.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)

Baca juga:
Jokowi Klaim Banyak Negara Ingin Beli Alutsista Indonesia
DPR Akui Pertahanan Laut Indonesia Terkendala Karena Armada Terbatas
Ketangguhan KRI Tjiptadi-381, Kapal Perang TNI yang Usir Kapal China di Laut Natuna
Kasal Kukuhkan KRI Semarang-594 Karya Anak Bangsa, Ini Kehebatannya
Menteri Sri Mulyani Tak Tahu Permintaan Prabowo Hapus Bea Masuk Impor Alutsista
Ada Apa di Balik Kunjungan Menhan Prabowo ke Turki dan China?
Bertemu Menhan UEA, Prabowo Pamerkan Alutsista Buatan Anak Negeri

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.