Menteri Hanif Akui Pemerintah Belum Susun Draf Revisi UU Ketenagakerjaan

UANG | 3 Oktober 2019 16:04 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Ribuan buruh menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu. Salah satu poin tuntutannya yakni menolak adanya revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, hingga kini pemerintah belum menyusun draf revisi undang-undang yang dituntut oleh buruh kemarin. Menurutnya, pemerintah masih membuka ruang diskusi agar revisi nantinya mengakomodir keinginan semua pihak.

"Ya kalau usulan nanti saja, kalau dari buruh usulan ini, dari pengusaha usulan ini, ya itu nanti pasti akan dikaji dulu. Tapi intinya kalau terkait revisi UU Ketenagakerjaan saya sampaikan tidak ada, prosesnya belum ada, drafnya belum ada, konsepnya belum ada," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10).

Dia juga tidak menegaskan secara jelas, bahwa revisi undang-undang ketenagakerjaan menjadi prioritas untuk diselesaikan. "Ya di Indonesia ini banyak hal yang prioritas. Ya memang kalau soal UU Ketenagakerjaan ini jadi perhatian semua pihak," jelasnya.

Menurutnya, perhitungan upah buruh dilakukan dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan inflasi untuk tahun ini sama seperti yang dilakukan pada tahun ini. "Ya kita lihat, pertumbuhan ekonomi dan angka inflasinya saja," tandasnya.

Baca juga:
Kartu Pra Kerja Bisa Dimiliki Pekerja 18 Hingga di Atas 60 Tahun
Gelar Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR, Buruh Sampaikan 3 Tuntutan
Riset McKinsey: Era Otomatisasi Ciptakan Lebih Banyak Lapangan Kerja di Indonesia
Sisnaker, Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan Satu Pintu Buatan Kemnaker
Lewat Anak Usaha, ABM Investama Kembangkan Potensi Tenaga Kerja Lokal
Lewat Program Vokasi, PUPR Percepat Sertifikasi Tenaga Kerja Sektor Konstruksi

(mdk/azz)