Menteri Rini Didesak Dorong Pertamina Kejar Target Digitalisasi SPBU

UANG | 21 Agustus 2019 19:23 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fanshurullah Asa menyayangkan, program digitalisasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Stasiun Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dilakukan PT Pertamina (Persero) molor dari jadwal.

Pertamina berencana menerapkan digitalisasi sebanyak 5.518 SPBU pada Desember 2018. Namun, sampai Juni 2019 baru ada 1.327 SPBU yang sudah menerapkan sistem digital, sisanya akan diselesaikan hingga akhir Desember 2019.

"Digitalisasi nozzle SPBU yang dilakukan sampai saat ini belum memiliki kemampuan untuk identifikasi konsumen khususnya nomor kendaraan dan volume pembelian," kata Fanshurullah, di Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (21/8).

Atas keterlambatan tersebut, BPH Migas telah meminta kepada Menteri BUMN Rini Soemarno melalui surat agar mendorong Pertamina dapat mengimplementasikan sistem identifikasi konsumen dan volume pembelian pada digitalisasi.

"Nozzle SPBU agar segera dapat digunakan untuk pengawasan BBM bersubsidi dengan efektif dan target digitalisasi nozzle SPBU sebanyak 5.518 SPBU dapat tercapai," tandasnya.

‎Program digitalisasi SPBU bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas data penyaluran BBM khususnya bersubsidi dan penugasan, dengan menggunakan pencatatan elektronik yang dapat mengidentifikasi penggunaan dan penyalurannya di titik serah penyalur (ujung nozzle) oleh Badan Usaha pelaksana sebagai dasar perhitungan subsidi.

Penggunaan pencatatan elektronik dalam penyediaan dan pendistribusian BBM ini juga telah diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2013 tentang Penggunaan Teknologi Informasi dalam Penyaluran Bahan Bakar Minyak.

Melalui Surat Menteri ESDM No. 2548/10/MEM.S/2018 tanggal 22 Maret 2018, Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta Menteri BUMN agar menginstruksikan kepada Pertamina untuk segera melaksanakan pencatatan penjualan Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau subsidi sesuai ketentuan Perpres Nomor 191 melalui pencatatan elektronik atau digitalisasi nozzle.

Sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2018 telah dilakukan penandatanganan kerjasama Program Digitalisasi Nozzle antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Ritail Pertamina Mas'ud Khamid mengatakan, penyebab molornya penerapan sistem digital adalah kondisi kontruksi SPBU yang ‎ada sudah tua, sehingga petugas pemasang alat pencatat penyaluran BBM harus berhati-hati.

"Kenapa ini bisa terlambat. Ternyata konstruksi SPBU kita bukan SPBU baru kami hati-hati melakukan instalasi ini membuat proyek mundur," kata Mas'ud.

Selain itu, penyebab molornya penerapan sistem digital pada SPBU adalah waktu pemasangan alat pencatat yang terbatas, sebab harus menunggu SPBU berhenti beroperasi. "Teman-teman Telkom bekerja terbatas saat SPBU tutup jam 10 malam sampai jam 5 pagi Sebelum SPBU buka," imbuhnya.

Dia menjelaskan, perkembangan pemasangan alat pencatat digital tersebut, saat ini tangki timbun pada 5.518 SPBU sudah terpasang sensor pencatat, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan Electric Data Center (EDC) sebanyak 22 ribu unit yang saat ini sudah terealisasi sebanyak 1.400 unit dan 130 SPBU di Jakarta sudah terintegrasi.

"Manfaatnya kita bisa monitor berapa BBM yang ditebus berapa yang dijual, berapa sudah laku, sehingga monitor stok. Kita bisa tau stok SPBU mana yang habis atau habis dalam berapa jam," tandasnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com

Baca juga:
Situasi Makin Kondusif, Pertamina Salurkan BBM di Manokwari, Sorong, dan Jayapura
Gunung Tangkuban Parahu Erupsi, 5 SPBU Pertamina Sekitar Lokasi Tetap Beroperasi
BPH Migas Prediksi Konsumsi Solar dan Premium Subsidi Lampaui Kuota di 2019
Pengusaha SPBU Didorong Prioritaskan Beli Solar Pertamina
Menteri Jonan Tawarkan Investasi SPBU ke Uni Emirat Arab
Modus Kecurangan SPBU di Indramayu

(mdk/azz)