Menteri Sri Mulyani Ingatkan Pengusaha, Kerap Akali Pajak Bakal Hambat Usaha

UANG | 16 November 2019 11:30 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan saling percaya antara pemerintah dan pelaku usaha sangat dibutuhkan dalam membangun ekonomi. Termasuk dalam hal membayar pajak.

Jika pelaku usaha sadar akan kewajiban pajaknya, maka mereka akan tenang dalam menjalankan usaha dan mengembangkan bisnis.

"Jika mereka memiliki trust dan confidence maka mereka akan menyalurkan semua energi dan pikirannya untuk mengembangkan usaha bukan untuk mengakali peraturan," ujar dia, di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/11) malam.

Sebaliknya, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, jika pelaku bisnis tidak memiliki kesadaran juga kerelaan untuk memenuhi tanggung jawab, maka hal tersebut bisa mengganggu proses bisnis.

"Kalau dia 24 jam, 7 hari seminggu, para pengusaha itu sebagian besar waktu memikirkan bagaimana bisa menciptakan nilai tambah, inovasi, ekspansi usaha, maka ekonomi juga akan maju," urai dia.

Selain itu, hal tersebut akan membuat relasi antara pemerintah, dalam hal ini institusi pemungut pajak dengan pelaku usaha menjadi tidak akrab dan penuh kecurigaan.

"Tapi kalau bagaimana mengakali aturan, bagaimana kita bisa hiding (pajak), menghindari maka itu menjadi usaha yang merugikan ekonomi dan menciptakan juga bagi pemerintah untuk selalu curiga juga," tandasnya.

1 dari 1 halaman

Wujudkan Indonesia Maju, Menteri Sri Mulyani Ajak Masyarakat Sadar Pajak

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menekankan pentingnya kesadaran para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Kepatuhan pajak harus didasarkan pada kepedulian wajib pajak (WP) terhadap negara dan perekonomian.

"Terus membangun kepedulian terhadap negara Republik Indonesia dan itu terwujud dalam kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya," ujar dia, di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/11).

Dengan demikian, tindakan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tidak dibangun di atas rasa takut terhadap hukuman yang bakal diperoleh jika lalai.

"Ini adalah motivasi yang sangat berbeda. Bukan takut pada dirjen pajak, sama hukuman tapi patuh karena peduli," ungkapnya.

Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, dalam rezim voluntary compliance, para WP diberikan kesempatan untuk secara sadar dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

"Kita mengandalkan kepada wajib pajak sendiri yang memenuhi kewajibannya berdasarkan self assessment mereka," kata Menteri Sri Mulyani.

Selain itu, kerjasama serta rasa saling percaya antara WP dan institusi pengumpul pajak pun harus terus ditingkatkan. Sebab berdampak positif bagi suatu negara, termasuk bagi perekonomian.

"Maka negara itu akan memiliki kualitas society yang baik dan akan memberikan efisiensi di dalam ekonomi dan produktivitas," tandasnya.

(mdk/bim)

Baca juga:
Wujudkan Indonesia Maju, Menteri Sri Mulyani Ajak Masyarakat Sadar Pajak
Mulai Desember, Bea Balik Nama di Jakarta Naik Jadi 12,5 Persen
Tak Mau Uang Diatur Pemerintah, Miliuner Marah & Protes Wacana Pajak Tambahan
Kemenkeu: Insentif Pajak 2018 Capai Rp220 Triliun
Antisipasi Pajak Tak Capai Target, DPR Minta Kemenkeu Siapkan Mitigasi Risiko
Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Seluruh Sektoral Turun Akibat Pelemahan Ekonomi
Per Oktober 2019, Penerimaan Pajak Baru Capai Rp1.000 Triliun