Menteri Sri Mulyani Jelaskan Alasan Anggaran PEN di 2021 Lebih Rendah

Menkeu Sri Mulyani. ©Foto Humas Kemenko Perekonomian

UANG | 2 September 2020 18:35 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta kepada semua pihak untuk tidak membanding-bandingkan alokasi anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara tahun ini dengan tahun depan. Mengingat itu bukan komparasi yang sebanding. Apalagi tahun depan, pemerintah juga harus meningkatkan alokasi anggaran untuk Kementerian/Lembaga hingga lebih dari Rp 200 triliun.

"Jangan bandingkan PEN Rp695 triliun dengan Rp365 triliun, itu tidak apple to apple, karena Rp365 triliun itu tidak ada pengalokasian ke K/L," ujar Menteri Sri Mulyani ketika melakukan rapat kerja dengan DPR RI, Rabu (2/9).

Dia menyampaikan di 2021, alokasi anggaran untuk K/L pun meningkat menjadi Rp1.029,86 triliun. Jumlah tersebut di luar dari alokasi anggaran PEN 2021. Sementara di tahun ini, anggaran untuk K/L hanya sebesar Rp909,6 triliun.

"Maka total belanja kelihatannya tetap di Rp 2.700an triliun tetapi komposisinya berbeda," ujar dia.

Adapun beberapa program yang tahun ini masuk di dalam program PEN namun merupakan program reguler dari K/L, maka tahun depan akan dikembalikan ke K/L yang bersangkutan. Harapannya, dengan penganggaran yang sudah terlebih dahulu dilakukan serapannya akan lebih besar.

"Di 2021 masuk di K/L agar dari sekarang sudah direncanakan penganggaran, sehingga situasi seperti hari ini, yaitu penyerapannya terhalang, tidak kembali terjadi di 2021," pungkasnya.

Indef Pertanyakan Alasan Pemerintah Pangkas Dana Pemulihan Ekonomi Nasional di 2021

Pemerintah Indonesia menganggarkan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 sebesar Rp 356 triliun. Anggaran ini turun 55,7 persen dari dana PEN tahun 2020 sebesar Rp 695,2 triliun.

"Anggaran PEN tahun 2021 turun Rp 307,6 triliun atau -55,7 persen dibandingkan tahun 2020," kata Peneliti INDEF, Esther Astuti dalam diskusi virtual dengan Forum Diskusi Salemba bertema 'APBN Sebagai Sarana Pemulihan Ekonomi Nasional', Jakarta, Sabtu (29/8).

Esa sapaannya, merincikan di sektor kesehatan, anggaran PEN 2021 turun menjadi Rp 25,4 triliun dari sebelumnya Rp 87,55 triliun. Sektor Perlindungan Sosial menjadi Rp 110,2 triliun dari sebelumnya Ro 203,9 triliun. Insentif Usaha turun menjadi Rp 20,4 triliun dari Rp 120,61 triliun.

Kemudian dana PEN UMKM juga turun menjadi Rp 48,8 triliun dari sebelumnya Rp 123,46 triliun. Pembiayaan korporasi turun Rp 14,9 triliun dari sebelumnya Rp 53,57 triliun. Sementara hanya anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang mengalami kenaikan.

"Anggaran untuk sektoral dan Pemda naik di tahun 2021 sebesar 136,2 triliun dari Rp 106,11 triliun di tahun 2020," kata dia.

Dia menyayangkan, pemerintah banyak memangkas anggaran PEN tahun 2021. Padahal hingga kini belum ada tanda-tanda pemulihan ekonomi dari yang terjadi saat ini.

Dia pun mempertanyakan alasan pemerintah memangkas hingga lebih dari 50 persen akibat penyerapan dana PEN yang hingga saat ini baru 28 persen dari total yang dianggarkan.

"Apakah dengan adanya perlambatan realisasi membuat anggaran PEN tahun 2021 malah berkurang?" kata dia.

Dia menambahkan pada tahun 2021 defisit anggaran masih ada dikisaran 5,5 persen dari PDB. Ini terjadi karena masih dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi akibat pandemi Covid-19.