Menteri Sri Mulyani Kembali Ingatkan Pemda Tekan Perjalanan Dinas

UANG | 14 November 2019 17:12 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengurangi pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk keperluan perjalanan dinas. Menurutnya, anggaran dinas yang dilakukan pemerintah daerah selama ini masif relatif tinggi.

"Tolong untuk perjalanan dinas, untuk sosialisasi satu kali setahun saja. Jangan wira-wiri. Wira-wirinya itu 13,4 persen sendiri dari APBD, belum unit costnya juga lebih mahal," ujar Menteri Sri Mulyani di Acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020, Kantor DJP, Jakarta, Kamis (14/11).

Di sisi lain porsi belanja pegawai juga terbilang tinggi yaitu mencapai 36 persen dari APBD. Sedangkan belanja jasa kantor mencapai 17,5 persen dari APBD. "Jadi, Bapak, Ibu, sekalian kalau dilihat perjalanan dinas dan jasa kantor itu sudah 31 persen sendiri, itu belum belanja pegawai tadi, 36 persen," kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menekankan seharusnya pemerintah daerah memberikan porsi yang besar untuk kebutuhan pembangunan di daerahnya masing-masing. Bukan justru, mengambil porsi APBD yang justru untuk keperluan yang tidak terlalu penting.

"Makanya sisa-sisa itu sisanya untuk rakyat, itu kan salah. Jadi tolong dilihat betul, kami pun di pusat bahkan sudah meminta meneliti betul belanja-belanja kelompok tadi," kata dia.

Terakhir dia meminta agar pemerintah daerah dapat menimbang kembali pemakaian APBD untuk kegiatan-kegiatan yang bisa lebih diprioritaskan. "Jadi tolong dilihat betul karena alokasi belanja daerah APBD kurang fokus. Program dan kegiatan itu bermacam-macam padahal Pak Presiden mengatakan fokus saja," katanya.

1 dari 1 halaman

Jokowi: Ada Kepala Daerah Beli Mebel Impor Pakai Uang APBD

Presiden Joko Widodo secara resmi menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2016 dalam rangka penyusunan Rencana kerja Pemerintah (RKP) 2017.

Dalam pengarahannya ke para Menteri dan Gubernur seluruh Indonesia, Jokowi kembali mengingatkan bahwa anggaran yang dimiliki oleh daerah harus segera dibelanjakan guna memacu pertumbuhan ekonomi.

"Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu, akhir Desember 2015, anggaran daerah yang masih berada di bank daerah ada kurang lebih Rp90 triliun. Tetapi, pada akhir bulan lalu (April), anggaran yang ada di bank daerah ada Rp220 triliun. Ini perlu saya ingatkan, agar anggaran itu segera dibelanjakan, segera direalisasikan," ujar Jokowi di Istana Negara, Rabu (11/5).

Jokowi mengaku telah menginstruksikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro agar daerah yang masih menyimpan anggaran dalam jumlah yang besar untuk dirubah ke dalam bentuk surat utang. Hal tersebut dilakukan sebagai konsekuensi dari peringatan yang sebelumnya sudah disampaikan, namun belum dijalankan.

"Pada bulan April yang lalu, saya sudah perintahkan Menteri Keuangan, daerah-daerah yang menyimpan uang besar sudah diubah ke surat hutang, artinya tidak bisa menggunakan uang. Ini karena peringatan tahun yang lalu sudah saya berikan," jelas dia.

Terkait dengan pembelanjaan tersebut, Jokowi menekankan bahwa belanja anggaran haruslah pada hal-hal yang produktif. Pembelanjaan anggaran bukan ditujukan untuk pembangunan gedung yang tidak produktif. Pembelanjaan anggaran juga bukan ditujukan untuk perjalanan dinas, kunjungan kerja, mobil dinas, dan pembelian mebel.

"Ini kesalahan yang harus kita hilangkan. Saya dibisiki Pak Wapres ada kepala daerah yang pakai (anggaran) buat mebel impor," kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menginginkan untuk menghilangkan kebiasaan buruk yang selama ini terjadi terkait dengan perencanaan anggaran. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan agar anggaran belanja yang digelontorkan tidak lagi berorientasi pada money follow function, melainkan menjadi money follow program.

"Sebuah provinsi misalnya memiliki anggaran Rp10 triliun. Di provinsi itu katakanlah ada 30 dinas, akhirnya dibagi ke semuanya. Kalau cara seperti ini diteruskan, uangnya pasti akan hilang tidak berbekas," kata dia.

Jokowi meminta para Gubernur bahwa perencanaan anggaran seharusnya difokuskan kepada program kerja masing-masing daerah, bukan dibagi secara merata. Hal tersebut diungkapkan mengingat setiap kota, kabupaten, maupun provinsi seharusnya memiliki fokus yang berbeda-beda yang membutuhkan perencanaan anggaran tersendiri sesuai program prioritasnya.

Lebih lanjut, Presiden menginstruksikan kepada masing-masing daerah untuk dapat membangun positioning yang unik. Selama ini daerah cenderung mengerjakan banyak hal sehingga tidak mampu untuk berfokus pada satu program atau tujuan. Presiden kemudian memberikan contoh sebuah kota yang mampu membangun diferensiasinya.

"Terakhir saya melihat satu kota yang super fokus, seperti Sunnylands di Amerika. Satu kota itu ada 37 padang golf. Itu super fokus. Setiap hari yang namanya jet pribadi ada ratusan yang datang. Hanya ngurusi golf," jelas dia.

Presiden meyakini bahwa kota yang mampu menunjukkan keunikan akan mampu bekerja lebih efisien dan meraih kesuksesan. Permasalahan yang ada mampu ditangani dengan lebih baik karena fokus hanya pada satu tujuan.

"Ke depannya, kota yang super fokus itu akan memenangkan kompetisi karena lebih efisien. Percayalah," tegas Jokowi.

Menutup pengarahan Presiden pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2016, Presiden berharap seluruh kepala daerah dapat mengimplementasikan arahannya dengan baik seraya mendoakan agar para pemimpin daerah dapat dikenang dengan baik oleh rakyatnya.

"Saya ingin Bapak/Ibu gubernur, bupati, wali kota dikenang di kotanya, dikenang di kabupatennya, dikenang di provinsinya karena telah melakukan sesuatu dalam sebuah bidang yang memang betul-betul sukses," pungkas dia.

(mdk/bim)

Baca juga:
PSI Desak Pemprov DKI Sisir Ulang Usulan Anggaran Sebelum Masuk Rapat Banggar
Aksi Politikus PSI Lempar Dokumen RAPBD Surabaya Berujung Minta Maaf dan Damai
Anggaran Makan Minum Pemkot Malang Tahun 2020 Mencapai Rp25,8 M
IBC: Honor Tenaga Ahli Pidato Gubernur DKI Rp390 Juta Buat 6,5 Orang
Mendagri Tito Bakal Kumpulkan Kepala Daerah Bahas Rancangan APBD 2020
Anies Salahkan e-budgeting, Djarot Sebut 'Yang Bodoh Bukan Sistem Tapi SDM-nya'
Soal Anggaran DKI, Ahok Tegaskan 'Sistem Baik Jika Tak Ada Niat Maling'