Menteri Sri Mulyani Soal Penanganan Covid-19: Stimulus Indonesia Sudah Luar Biasa
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, total pemberian stimulus seluruh negara dunia akibat pandemi Covid-19 yang dicatat oleh Dana Moneter Internasional (IMF) telah mencapai USD11,7 triliun. Angka ini setara dengan 12 persen terhadap PDB dunia.
Dia memahami angka itu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Indonesia. Pada 2020 sendiri, total stimulus ekonomi yang diberikan pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) hanya mencapai sekitar USD40 miliar, dengan defisit 6,1 persen.
"Dibandingkan total size stimulus global, stimulus Indonesia itu sudah luar biasa, karena selama ini kita tidak boleh lebih dari 3 persen defisitnya, dan utang tidak boleh melebihi 60 persen dari PDB," kata Sri Mulyani dalam Webinar IAEI, secara virtual, Selasa (6/4).
Menurutnya ini adalah langkah yang luar biasa. Di mana, anggaran pemulihan ekonomi nasional sekitar USD40 miliar bisa ditingkatkan di 2021, karena Covid-19 belum juga selesai.
"Karena tahun ini kita akan tetap membuat kebijakan untuk menangani covid dan ekonomi, mendekati Rp700 triliun di 2021, ini adalah situasi yang akan mempengaruhi kebijakan saat ini dan ke depan. Karena itu pasti ada konsekuensinya," jelasnya.
Dia menambahkan, di dalam situasi seperti ini pemerintah dipaksa sprint dan maraton, karena Covid-19 bukan jangka pendek. Pemerintah setiap hari harus sigap, cepat, waspada dan harus memiliki endurance panjang. "Kalau bicara vaksinasi, kita bisa bicara sampai 2022," tukasnya.
Kemenkeu: Defisit 2020 Capai 6,1 Persen Tapi Lebih Rendah Dibanding Malaysia
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan, Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mengalami goncangan yang cukup kuat pada 2020. Tercatat, defisit sampai melebar ke 6,1 persen namun lebih rendah dibanding Malaysia dan Filipina.
"Tahun lalu, dengan defisit sekitar 6 persen lihatlah negara lain. Negara lain memiliki defisit yang jauh lebih dalam, Inggris dan Kanada. Anda bahkan dapat melihat AS, Jepang, Italia, Argentina serta Prancis. Filipina dan Malaysia, defisitnya jauh lebih dalam dari Indonesia," ujarnya, Selasa (6/4).
Suahasil menjelaskan, kegiatan ekonomi memang menurun drastis sepanjang tahun lalu. Penurunan terlihat pada konsumsi, investasi serta aktivitas ekspor impor dari dalam dan ke luar negeri. Satu satunya andalan adalah konsumsi pemerintah.
"Kita sudah melihat bahwa kegiatan ekonomi sedang menurun. Artinya konsumsi menurun, investasi menurun ekspor dan impor menurun. Satu-satunya sumber pertumbuhan yang bisa kami jelaskan adalah dari pengeluaran pemerintah," katanya.
Selama ini, pemerintah selalu berupaya menjaga defisit dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang APBN yaitu 3 persen. Seperti diketahui, pandemi Virus Corona membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian berbagai belanja sementara penerimaan tertekan.
"Pemerintah Indonesia menaikkan defisit kita dengan realisasi 6,1 persen. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kami, Indonesia, belum pernah melakukan itu sebelumnya, karena kami memanfaatkan batas fisik maksimum 3 persen, sangat jelas dalam undang-undang," paparnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca SelengkapnyaRamalan IMF menyebut kondisi ekonomi dunia masih terpuruk.
Baca SelengkapnyaKinerja Rupiah yang masih baik tersebut didukung oleh kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan surplus neraca perdagangan barang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bank Dunia memprediksi ekonomi global dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaMenyikapai Rupiah terus melemah, Kementerian Keuangan terus memperkuat koordinasi bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Baca SelengkapnyaWalau begitu, perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan di angka 5,05 persen.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca Selengkapnya