Menteri Susi: Perikanan tangkap jangan diserahkan ke asing

UANG | 3 Februari 2017 15:36 Reporter : Andrian Salam Wiyono

Merdeka.com - ‎Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengklaim jadi orang paling bahagia saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres Nomor 44 tahun 2016. Sebab, Perpres itulah yang menutup kemungkinan asing melakukan aktivitas dan investasi di perikanan tangkap di wilayah perairan Indonesia.

"‎Pak Presiden Jokowi itu orang peduli dan komitmen terhadap ekonomi nasional. Makanya dibuat Perpres No 44 tahun 2016. Akhirnya buat dan ini adalah kemenangan luar biasa, Kemenangan bangsa. Perikanan tangkap menjadi sumber daya alam yang 100 persen untuk Indonesia," ujar Susi dalam kuliah umumnya di Aula Barat Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, Jumat (3/2).

Dia mengatakan, boleh saja sumber daya seperti minyak dan gas ada keterlibatan oleh asing seperti yang selama ini terjadi. Namun tidak untuk SDA ikan yang ada di perairan Indonesia.

"Tapi perikanan tangkap dua pertiga yang ada di NKRI ini hanya untuk Indonesia saja. Tidak untuk asing," tegasnya.

Susi berharap Perpres yang dibuat di masa pemerintahan Jokowi bisa dipertahankan tentang kekayaan alam di laut Indonesia ini. Yang dikhawatirkan Susi ini justru saat ganti rezim, kebijakan yang pro terhadap kekayaan alam Indonesia ini juga ikut berubah.

"Saya ingin akademisi harus menjaga. ‎Saya takut Perpres direvisi. Ini harus dijaga ilmuwan, politikus. Tapi politikus senang merubah-rubah ya. Nanti ganti rezim ganti aturan. Saya yakin alumni ITB ini nanti ada yang jadi tokoh nasional untuk bisa mempertahankan. Pokoknya jangan sampai perikanan tangkap ini dikasihkan pada pihak asing," jelasnya.

Dia mengatakan, dengan hadirnya Perpres ini sudah saatnya nelayan RI berdaulat. Saat ini kata dia, nelayan asing di Indonesia sudah berkurang drastis akibat kebijakan pelarangan kapal asing mengambil ikan di perairan Indonesia.

"Persoalan perikanan terbesar kita rumah tangga nelayan turun dari menjadi hanya 800,000 KK saja dari 1,6 juta KK. Itu hasil sensus sepuluh tahun terakhir," pungkasnya. (mdk/sau)


Agustus, 1.100 pulau di Indonesia diberi nama dan didaftarkan ke PBB
Curhat Menteri Susi: Saya orang lapangan, bosan di kantor terus
Peserta kuliah umum Menteri Susi terbanyak sepanjang sejarah ITB
Dubes AS puji langkah Menteri Susi cegah penangkapan ikan ilegal
Menteri Susi buka lowongan kerja jadi bawahannya, ini cara daftarnya
Aturan baru Menteri Susi, semua ABK wajib punya asuransi
Menteri Susi telurkan aturan hapus perbudakan awak kapal di laut RI

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.