Milenial Bakal Sulit Punya Rumah di Ibu Kota Baru

UANG | 11 September 2019 16:04 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, akan mengancam kaum milenial. Terutama terkait kepemilikan rumah di lokasi ibu kota baru.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, mengatakan milenial akan terancam tidak bisa memiliki rumah di ibu kota baru. Menurut Bhima, dengan asumsi harga tanah di lokasi ibu kota baru naik 4 kali lipat, maka pengembang akan menawarkan harga yang lebih tinggi dan tidak dapat dijangkau milenial.

"Harga tanah naik berapa di sana? Coba teman-teman main kesana, harga tanah naik empat kali lipat, terus properti mau dijual berapa nanti ke kita-kita. Thesis saya milenial terancam tidak punya rumah kota di Ibu kota baru," kata dia saat ditemui, di Jakarta, Rabu (11/9).

Prediksi Bhima terkait milenial tidak dapat memiliki rumah, diperkuat dengan data lembaga riset yang menyebutkan 15 persen milenial masih tinggal dengan orang tua. Milenial tidak bisa membeli rumah baru, bahkan untuk menyewa kontrakan pun tidak bisa.

"Nanti milenial disuruh kontrak atau KPR di ibu kota baru dengan harga yang lebih mahal, ini akan menjerat generasi ke depannya untuk tidak bisa punya rumah di ibu kota baru," tegas dia.

Karena itu, dia mengharapkan pemerintah dapat memikirkan bagaimana agar generasi millenial yang akan tinggal di ibu kota baru mendapat fasilitas perumahan. "Jangan sampai, ibu kota pindah tapi milenialnya jadi gelandangan di ibu kota," tandasnya.

Baca juga:
Swasta Dinilai Tak Minat Bangun Ibu Kota Baru Saat Ekonomi Dunia Tak Menentu
Ibu Kota Baru Dinilai Hanya Untungkan Ekonomi Kalimantan Timur
Soal Ibu Kota Baru, INDEF Ingatkan Bahaya Perbedaan Gaji PNS dan Warga Lokal
Ada Ancaman Krisis Global, Rencana Pemindahan Ibu Kota Musti Dikaji Ulang
Kritik Keras Amien Rais ke Jokowi, dari Soal Ibu Kota Hingga Takkan Lama Berkuasa
Bappenas Paparkan Manfaat Pemindahan Ibu Kota di Kongres Dunia
Pemerintah Prioritaskan Skema Kerjasama Swasta Bangun Ibu Kota Baru

(mdk/bim)