Mulai 1 Juni 2020, Pemerintah Akan Tarik Pajak Netflix, Zoom Hingga Google

Mulai 1 Juni 2020, Pemerintah Akan Tarik Pajak Netflix, Zoom Hingga Google
UANG | 15 Mei 2020 17:44 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Pemerintah akan segera menarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk produk digital dari luar negeri. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN akan dilakukan oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yaitu pedagang/penyedia jasa luar negeri, penyelenggara PMSE luar negeri, atau penyelenggara PMSE .

Artinya, perusahaan over the top seperti Netflix, Google hingga Zoom yang selama ini beroperasi di Indonesia harus membayar pajaknya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 48 tahun 2020.

"Aturan ini mulai berlaku 1 Juli 2020," tulis keterangan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam siaran persnya, Jumat (15/5).

Dijelaskan dalam keterangan DJP, pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha khususnya antara pelaku di dalam negeri maupun di luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Dengan berlakunya ketentuan ini maka produk digital seperti langganan streaming music, streaming film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri akan diperlakukan sama seperti berbagai produk konvensional yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari yang telah dikenai PPN, serta produk digital sejenis yang diproduksi oleh pelaku usaha dalam negeri.

Pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam waktu 12 bulan ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai pemungut PPN. Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara online kepada Direktur Jenderal Pajak.

1 dari 1 halaman

Wajib Laporkan PPN

ppn rev1

Sama seperti pemungut PPN dalam negeri, pelaku usaha yang ditunjuk juga wajib menyetorkan dan melaporkan PPN. Penyetoran PPN yang telah dipungut dari konsumen wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya, sedangkan pelaporan dilakukan secara triwulanan paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir.

Pengaturan lengkap mengenai tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dapat dilihat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 yang salinannya tersedia di www.pajak.go.id. Kriteria dan daftar pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN atas produk digital dari luar negeri akan diumumkan kemudian.

Selain untuk menciptakan kesetaraan antar pelaku usaha, penerapan PPN produk digital dari luar negeri ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara yang saat ini sangat penting sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah Covid-19. (mdk/idr)

Baca juga:
Sri Mulyani Beri Sinyal Perluas Basis Pajak di 2021
BPK Sebut Ada Utang Pemerintah Miliki Bunga Terlalu Tinggi
Sri Mulyani Tolak Permohonan Insentif Pajak 22.104 Perusahaan
Penerimaan Pajak DKI Merosot, DPRD DKI Harap Sri Mulyani Bantu Anies
Pengusaha Minta Penghapusan Pajak: Bisa Napas di 2020 Sudah Alhamdulillah
Pemerintah Diminta Berhati-hati Tarik Pajak E-Commerce

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami