Ojek Online Minta Ada Pemberian Sanksi Jika Leasing Masih Tagih Cicilan

Ojek Online Minta Ada Pemberian Sanksi Jika Leasing Masih Tagih Cicilan
UANG | 30 Maret 2020 13:52 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Ketua Presidium Gabungan Aksi Roda Dua (Garda), Igun Wicaksono, berharap adanya sanksi bagi perusahaan pembiayaan yang tidak mengindahkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sanksi diberikan kepada perusahaan pembiayaan yang masih melakukan penagihan lewat penagih utang (debt collector).

"Adanya pelanggaran dan harus ada sanksi administratif, maupun sanksi hukum, nah ini kita serahkan kepada mekanisme hukum kalau terjadi seperti itu, namun dengan catatan debitur juga harus segera mengisi formulir rekstrukturisasi utang," ujarnya kepada liputan6.com, Jakarta, Senin (30/3).

Dia mengungkapkan, memang sebelum aturan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan turun, masih ada debt collector dari pihak pembiayaan yang masih melakukan penagihan kepada debitur. Padahal, debitur sudah tak sanggup membayar angsuran kreditnya dikarenakan penghasilan mereka sebagai ojek online (ojol) menurun drastis karena dampak virus corona.

"Karena belum ada aturan tertulisnya dari pemerintah, maka pihak kreditur pembiayaan ini masih menagih pada debitur-debiturnya terutama kami ojek online," kata Igun.

Menurutnya, kewajiban kreditur di saat seperti ini, ialah menginformasikan kepada debitur untuk segera melakukan pengisian formulir secara online apabila tidak sanggup membayar kredit kendarannya. Sementara itu, pihaknya pun telah menyiapkan pendampingan hukum bagi debitur rekan ojol yang terkendala masalah dengan pihak kredit.

"Kita menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa kita menyiapkan pendampingan hukum, untuk mendampingi apabila terjadi konflik antara pihak kami (debitur) dengan debt colector," pungkasnya.

1 dari 1 halaman

Pengemudi Ojek Online Mengeluh Perusahaan Leasing Masih Tagih Cicilan Kredit Motor

online mengeluh perusahaan leasing masih tagih cicilan kredit motor

Ketua Presidium Nasional Garda Indonesia, Igun Wicaksono mengatakan banyak perusahaan pembiayaan (leasing) yang belum memberikan penangguhan kredit kendaraan bermotor bagi pengemudi transportasi online. Leasing berdalih belum mendapatkan surat resmi dari pemerintah perihal penangguhan atau keringanan membayar cicilan.

"Menurut perusahaan leasing belum ada aturan tertulis jadi mereka tetap melakukan penagihan," kata Igun kepada merdeka.com, Jakarta, Sabtu, (28/3).

Sebaliknya, kata Igun, perusahaan pembiayaan malah memberikan surat edaran yang isinya pemberitahuan akan tetap melakukan penagihan seperti biasanya. Hal ini tentu saja berseberangan dengan kebijakan pemerintah yang meminta perusahaan pembiayaan memberikan keringanan kepada pengemudi transportasi online. "Mereka menerbitkan surat kepada debiturnya," ujarnya.

Igun mengatakan hampir semua pengemudi online yang tergabung di Garda Indonesia menggunakan motor cicilan. Rata-rata cicilan pengemudi ojek online Rp 1 juta - Rp 2 juta tiap bulan dalam waktu 3 tahun. "Sebagian besar ojek online motornya kan baru yang pembayarannya pakai fasilitas kredit," kata Igun.

Igun berencana akan bersurat kepada Kementerian Keuangan dan OJK. Dia ingin pemerintah mengeluarkan aturan tertulis yang bisa dipatuhi oleh perusahaan pembiayaan agar bisa memberikan keringanan kepada para pengemudi transportasi online. "Agar membuat aturan tertulis yang bisa dipatuhi para perusahaan leasing," kata Igun.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)

Baca juga:
BNI Syariah Beri Keringanan Pembayaran cicilan Kredit Bagi Nasabah UMKM
OJK: Keringanan Kredit Bukan Berarti Menghapus Kewajiban Bayar Cicilan
Catat, Ini Cara Lengkap Minta Keringanan Cicilan Kredit ke Bank dan Leasing
Pengemudi Ojek Online Mengeluh Perusahaan Leasing Masih Tagih Cicilan Kredit Motor
Taksi dan Ojek Online Dapat Penangguhan Cicilan Kredit dari Mandiri Utama Finance
Pembayaran Cicilan Motor Diperlonggar, OJK Haramkan Penggunaan Debt Collector
OJK Minta Masyarakat Teliti Baca Perjanjian Sebelum Akad Kredit

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami