OJK Ungkap Ada Fintech Ilegal Berkedok Koperasi Simpan Pinjam

OJK Ungkap Ada Fintech Ilegal Berkedok Koperasi Simpan Pinjam
UANG | 13 Juli 2020 18:30 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pelaku fintech peer to peer (p2p) ilegal tidak kehabisan akal untuk menjerat korbannya. Jika biasanya modus pelaku fintech p2p ilegal lewat pesan singkat atau media sosial, ternyata ada pula yang fintech ilegal yang menyamar jadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

"Jadi, kami juga mendeteksi ada KSP yang melakukan fintech lending. Coba saja lihat di aplikasi, di PlayStore, ada KSP yang terbuka selain dengan anggotanya, ini kita duga (fintech ilegal)," kata Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tongam L. Tobing dalam diskusi daring, Senin (13/7).

KSP yang dimaksud mengizinkan siapapun yang bukan anggota koperasi untuk meminjam dana dengan bunga dan ketentuan yang mereka tentukan. Bahkan, mereka juga membuat rekening virtual khusus untuk kegiatan lending (peminjaman) tersebut.

Padahal, usahanya terdaftar sebagai KSP sehingga hal ini menyalahi aturan. Modus ini memanfaatkan celah hukum di Indonesia harus diwaspadai dengan teliti sebab pergerakannya sulit diawasi dari permukaan.

Oleh karenanya, OJK terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk menindaklanjuti kegiatan KSP yang tidak sah ini. "Jadi ini bukan kegiatan koperasi. Kami koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM agar ini bisa ditindaklanjuti," ujar Tongam.

1 dari 1 halaman

Pemerintah Manfaatkan Big Data Awasi Operasi Koperasi Simpan Pinjam

big data awasi operasi koperasi simpan pinjam

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus memperketat pengawasan kepada operasional koperasi simpan pinjam (KSP) di wilayah Indonesia. Mengingat saat ini banyak KSP yang tersandung berbagai masalah.

Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, Ahmad Zabadi, mengatakan masalah yang kerap ditemui ialah menyangkut praktik usaha yang banyak keluar dari prinsip dan jati diri koperasi. Yakni dengan melakukan praktik rentenir.

Selain itu, pihaknya juga mendapati banyak KSP yang beroperasi masih belum berbadan hukum. Sehingga penyediaan jasa keuangan ini terindikasi menjalankan investasi ilegal berkedok koperasi.

"Praktik sejumlah KSP menyimpang ini telah meresahkan masyarakat. Sekaligus merusak citra koperasi, yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan anggota bersama," katanya dalam Webinar via YouTube, Jumat (10/7).

Ahmad menambahkan, saat ini pihaknya juga tengah mengkaji rencana pengawasan terintegrasi sampai lima tahun ke depan. Nantinya, pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem satu data secara nasional (big data).

Melalui big data diyakini proses pengawasan di setiap level menjadi lebih merata oleh pemerintah pusat maupun daerah. Imbasnya hasil proses menjadi seragam.

Nantinya, penyelenggaraan pengawasan koperasi dilakukan secara terintegrasi. Antara lain dengan pendekatan berbasis risiko dari Buku I, II, III, IV, GCG, dan kinerja.

Oleh karena itu, pihaknya terus meningkatkan koordinasi bersama otoritas terkait untuk melindungi masyarakat dari KSP ilegal. Yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kepolisian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga pemerintah daerah.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)

Baca juga:
OJK: Tawaran Pinjaman Lewat SMS, Dipastikan Dari Fintech Ilegal
OJK Blokir 2.591 Fintech Ilegal yang Diduga Didukung Mafia Internasional
OJK: Bank Butuh Pemilik Modal Kuat Untuk Bertahan di Tengah Pandemi Corona
Hindari PHK, OJK Siapkan Aturan Restrukturisasi Kredit untuk Korporasi
OJK Cabut 21 Izin Usaha Sektor Keuangan, Mayoritas di Pasar Modal
OJK Sebut Restrukturisasi Kredit Bantu Kuatkan Modal Perbankan
OJK Catat Restrukturisasi Kredit per 29 Juni Capai Rp 740,7 T Kepada 6,5 Juta Debitur

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami