Ombudsman: Bila Saham PGN Turun, BPJS Ketenagakerjaan Merugi

Ombudsman: Bila Saham PGN Turun, BPJS Ketenagakerjaan Merugi
Gas PGN. ©2012 Merdeka.com
UANG | 17 Februari 2020 21:00 Reporter : Syakur Usman

Merdeka.com - Harga saham PT PGN Tbk sempat terkoreksi akibat ada wacana penurunan harga gas industri belakangan ini. Kondisi tersebut jika terus berlanjut akan mengurangi kepercayaan investor.

"Ini bisa berdampak kepada harga saham PGN, yang mana BPJS Ketenagakerjaan memiliki porsi tertentu dari saham PGN," ujar Ahmad Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman RI, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Senin (17/2).

Menurut Alamsyah, penurunan harga saham akibat ketidakpastian ini bisa merugikan investasi saham BPJS Ketenagakerjaan di PGN. Di satu sisi, pemerintah bisa mengambil sejumlah langkah strategis untuk menurunkan harga jual gas untuk kalangan industri.

Namun, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebelum menurunkan harga jual gas industri adalah penyesuaian harga gas bumi bisa dilakukan dengan menyesuaikan harga gas bumi yang dibeli dari kontraktor.

Ketika harga gas di hulu juga disesuaikan oleh kontraktor kontrak kerja sama (K3S), PT PGN Tbk wajib menyesuaikan harga gas bumi yang dijual kepada pengguna gas bumi.

"Di satu sisi, untuk menekan harga jual gas industri, pemerintah mengeluarkan Perpres No 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi," ujar Alamsyah.

Menurut dia, perpres tersebut salah satunya mengatur apabila harga gas bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna gas bumi dan harga gas bumi lebih tinggi dari US$ 6 per MMBTU, maka menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) dapat menetapkan harga gas bumi tertentu bagi tujuh sektor industri, meliputi pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Sementara di lain pihak, pengurangan pendapatan negara terkait kebijakan penurunan atau penyesuaian harga gas bumi ini tidak berasal dari PGN. Sebab pasal 6 Perpres No 40/ ini mengatur bahwa kepala SKK Migas melakukan perhitungan penerimaan negara atas penetapan harga gas bumi tertentu dengan berkoordinasi kepada menteri ESDM dan menteri Keuangan, dengan tidak memengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian kontraktor.

"Artinya, apabila pemerintah akan melakukan penyesuaian harga gas bumi tertentu sesuai amanat Perpres No 40, pemerintah harus menghitung kembali dengan mengurangi atau menyesuaikan porsi penerimaan negara pada sektor hulu (pembelian gas bumi ke kontraktor)," ujarnya.

Baca Selanjutnya: PGN Belum Jadi Agregator Gas...

Halaman

(mdk/sya)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami