Ombudsman: Bila Saham PGN Turun, BPJS Ketenagakerjaan Merugi

Ombudsman: Bila Saham PGN Turun, BPJS Ketenagakerjaan Merugi
UANG | 17 Februari 2020 21:00 Reporter : Syakur Usman

Merdeka.com - Harga saham PT PGN Tbk sempat terkoreksi akibat ada wacana penurunan harga gas industri belakangan ini. Kondisi tersebut jika terus berlanjut akan mengurangi kepercayaan investor.

"Ini bisa berdampak kepada harga saham PGN, yang mana BPJS Ketenagakerjaan memiliki porsi tertentu dari saham PGN," ujar Ahmad Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman RI, dalam keterangan resminya, di Jakarta, Senin (17/2).

Menurut Alamsyah, penurunan harga saham akibat ketidakpastian ini bisa merugikan investasi saham BPJS Ketenagakerjaan di PGN. Di satu sisi, pemerintah bisa mengambil sejumlah langkah strategis untuk menurunkan harga jual gas untuk kalangan industri.

Namun, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sebelum menurunkan harga jual gas industri adalah penyesuaian harga gas bumi bisa dilakukan dengan menyesuaikan harga gas bumi yang dibeli dari kontraktor.

Ketika harga gas di hulu juga disesuaikan oleh kontraktor kontrak kerja sama (K3S), PT PGN Tbk wajib menyesuaikan harga gas bumi yang dijual kepada pengguna gas bumi.

"Di satu sisi, untuk menekan harga jual gas industri, pemerintah mengeluarkan Perpres No 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi," ujar Alamsyah.

Menurut dia, perpres tersebut salah satunya mengatur apabila harga gas bumi tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna gas bumi dan harga gas bumi lebih tinggi dari US$ 6 per MMBTU, maka menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) dapat menetapkan harga gas bumi tertentu bagi tujuh sektor industri, meliputi pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Sementara di lain pihak, pengurangan pendapatan negara terkait kebijakan penurunan atau penyesuaian harga gas bumi ini tidak berasal dari PGN. Sebab pasal 6 Perpres No 40/ ini mengatur bahwa kepala SKK Migas melakukan perhitungan penerimaan negara atas penetapan harga gas bumi tertentu dengan berkoordinasi kepada menteri ESDM dan menteri Keuangan, dengan tidak memengaruhi besaran penerimaan yang menjadi bagian kontraktor.

"Artinya, apabila pemerintah akan melakukan penyesuaian harga gas bumi tertentu sesuai amanat Perpres No 40, pemerintah harus menghitung kembali dengan mengurangi atau menyesuaikan porsi penerimaan negara pada sektor hulu (pembelian gas bumi ke kontraktor)," ujarnya.

1 dari 1 halaman

PGN Belum Jadi Agregator Gas Nasional

Setelah ada penyesuaian harga gas bumi tertentu dengan menyesuaikan porsi penerimaan negara tanpa mengurangi bagian penerimaan kontraktor, lanjut Alamsyah, baru lah PGN menyesuaikan harga jual ke tingkat pengguna gas bumi.

Apabila amanat Perpres No 40 ini dijalankan secara penuh, maka PGN tidak serta merta menjadi satu-satunya badan usaha gas yang menyalurkan gas bumi bagi pengguna atau industri.

"Namun, karena banyaknya badan usaha gas bumi di Indonesia, PGN belum dapat dikatakan menjadi agregator gas nasional," katanya.

Soal fungsi pengawasan dan transparansi harga gas yang ditetapkan melalui keputusan pemerintah, kata Alamsyah, sebenarnya hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 14/2019 Jo. Permen ESDM No 58/2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Di tempat terpisah, Andy Noorsaman Sommeng, mantan Kepala BPH Migas, berpendapat kekisruhan harga gas industri secara khusus maupun sektor migas lainnya secara umum, lebih disebabkan selama ini UU Migas No 22/2001 belum direvisi.

"Banyak pasal yang sudah dihapus dan dibatalkan. Bisnis proses sektor migas saat ini menjadi tidak karuan, kalau semua UU harus mengacu kepada konstitusi, dalam hal ini UUD 1945," pungkas Andy.

(mdk/sya)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami