Ombudsman Sebut Pengembalian Tugas OJK ke Bank Indonesia Pernah Dilakukan Negara Lain

Ombudsman Sebut Pengembalian Tugas OJK ke Bank Indonesia Pernah Dilakukan Negara Lain
UANG | 22 Januari 2020 17:25 Reporter : Anisyah Al Faqir

Merdeka.com - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat dikembalikan ke Bank Indonesia (BI). Dalam arti lain DPR menginginkan OJK dihapuskan.

Hal ini diungkapkan lantaran OJK dianggap gagal mengawasi keuangan sejumlah perusahaan asuransi seperti PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri.

Menanggapi itu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih mengatakan ada beberapa negara yang pernah melakukan hal serupa. Yakni mengembalikan kewenangan pengawasan jasa keuangan kepada bank sentral.

"BI kembali mengelola keuangan perbankan dan non perbankan," kata Alamsyah di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (22/1).

Selain itu kata Alamsyah, ada juga negara yang mengganti kewenangan OJK sebagai pengawas pasar modal. Namun dalam kasus ini dia melihat belum ada urgensi ke arah sana. "Kita lihat saja ke sana apakah kita bisa ke sana dan bagaimana mengaktifkan itu," ujarnya.

Tetapi semua keputusan ada di DPR karena lembaga tersebutlah yang berhak mengesahkan undang-undangnya. Namun begitu, hingga saat ini Ombudsman berharap OJK bisa memberikan keterangan apa adanya. Sehingga bisa dilakukan perbaikan langsung dari sumber masalahnya.

Baca Selanjutnya: Wimboh Santoso soal Wacana Pembubaran...

Halaman

(mdk/bim)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami