Ombudsman sebut Tata Kelola Jiwasraya Buruk, Ini Alasannya

UANG | 18 Januari 2020 16:11 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih menyoroti soal tata kelola PT Asuransi Jiwasraya. Dari hasil pengamatan pihaknya, tata kelola perusahaan asuransi pelat merah itu memang buruk.

"Komisaris dulu. Kita lihat di Jiwasraya terlambat memenuhi kriteria tiga orang minimum komisaris. Baru bulan September terakhir baru bisa tiga. Komisaris independen merangkap komisaris utama. Jadi agak acak-acakan," kata dia, di Jakarta, Sabtu (18/1).

Selanjutnya di level direksi, Jiwasraya juga tidak memiliki Direktur keuangan. Tak hanya itu, ada juga rangkap jabatan. Direktur Keuangan dan Direktur Investasi, dipegang oleh satu orang.

"Kita lihat tidak ada Direktur Kepatuhan padahal di POJK (Peraturan OJK) itu wajib. Apakah Jiwasraya, Asabri termasuk asuransi yang kecil? Tidak," jelas dia.

"Ini (perusahaan asuransi) yang besar dan tidak patuh pada ketentuan itu. Tidak ada Direktur kepatuhan. Ada rangkap jabatan Direktur Keuangan dan Direktur Investasi. Bayangkan kalau produksi dan keuangan digabungkan," lanjutnya.

Tata kelola Jiwasraya yang buruk ini, dalam pandangan dia seharusnya diketahui oleh OJK sebagai pengawas lembaga keuangan.

"Harusnya (OJK) tahu. Ini semua kan aturan OJK yang harus dipatuhi. Yang mengatur OJK. Industri asuransi diatur sangat ketat karena tempat menitipkan uang publik. Bukan uangnya para direktur, uangnya pemegang saham. Jadi jangan seenaknya. Jadi, dari sisi tata kelola sudah lah enggak usah berkilah kesana kemari, (Jiwasraya) memang buruk," tandasnya.

1 dari 1 halaman

Jiwasraya Tak Janjikan Bunga Tinggi

Pemegang Polis Jiwasraya, Rudyantho Deppassau meminta agar persoalan terkait gagal bayar Jiwasraya disampaikan secara jelas. Terutama soal produk JS Plan yang bermasalah tersebut.

Dia menegaskan bahwa produk tersebut pada dasarnya bukan merupakan produk asuransi. Tapi produk investasi.

"Kalau melihat formal perjanjian memang itu terpaut dengan asuransi. Tapi sebenarnya secara material, yang ditawarkan kepada kita bukan asuransi, tapi investasi. Jadi mohon diklarifikasi," ungkapnya, dalam diskusi, di Jakarta, Sabtu (18/1).

Sebab, jika publik memandang bahwa produk yang bermasalah tersebut merupakan produk asuransi, maka akan ada dampaknya pada industri asuransi pada umumnya. Sebut saja soal kepercayaan pada industri asuransi.

"Kita ditawarkan oleh bank. Dana yang di bank kita pindahkan ke investasi Jiwasraya. Yang dibalut dengan asuransi. Ini yang harus diklarifikasi," tegasnya.

"Kalau ini tidak segera diselesaikan maka ini berdampak pada perusahaan-perusahaan asuransi yang lain. Siapa lagi yang akan bisa percaya industri asuransi pada saat kejadian ini tidak diselesaikan. Karena industri asuransi tetap berada pada core-nya. Sementara bancassurance ini merusak core asuransi," lanjut dia.

Karena itu, ketika menyetor dananya, dia memandang produk yang diluncurkan Jiwasraya pada 2013 tersebut, sebagai produk investasi. Yang dibalut dengan asuransi.

Dia pun secara tegas menampik tergoda oleh bunga besar yang ditawarkan. "Tidak (tergoda karena bunga tinggi). Kalau mau jujur. Yang disampaikan di kita kan lewat bank. Jadi kalau bicara bunga, saya sendiri 6,5 persen. Tidak beda jauh dengan deposito. Deposito lebih tinggi," jelasnya. (mdk/did)

Baca juga:
Pemegang Polis Bantah Tergoda Produk Jiwasraya karena Bunga Tinggi
Walau Bermasalah, Produk Asuransi Jiwasraya Tetap Dibeli Masyarakat
Kemenkeu Ancam Beri Sanski KAP Terlibat Kasus Jiwasraya dan Asabri
2019, Bhineka Life Bayar Klaim Capai Rp571 Miliar
5 Fakta Terbaru Proses Pengembalian Dana Nasabah Jiwasraya
Dukung Tuntaskan Kasus Jiwasraya, Kantor Erick Thohir Kembali Banjir Karangan Bunga
Mekanisme Pembayaran Polis Jiwasraya Lewat Bantuan Empat BUMN

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.