Omnibus Law Disebut Jadi Solusi Polemik Sertifikasi Halal

Omnibus Law Disebut Jadi Solusi Polemik Sertifikasi Halal
UANG | 8 Agustus 2020 15:00 Reporter : Anisyah Al Faqir

Merdeka.com - Polemik sertifikasi produk halal masih belum menemui titik temu. Semula Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Produk, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) yang memberikan sertifikasi halal.

Namun sejak berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), MUI berhenti melakukan sertifikasi. Hanya saja, lembaga buatan pemerintah ini masih belum bekerja sehingga menimbulkan kegaduhan.

Ketua Umum GAPMMI, Adhi Lukman, mengatakan polemik ini telah menjadi beban karena menimbulkan ketidakpastian. Padahal, ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan bekerja sama.

"Ini jadi beban, kalau ini tidak dilakukan dengan bekerja sama, mau kapan selesainya," kata Adhi dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk Sertifikasi Halal dan Kesiapan BPJPH, Jakarta, Sabtu (8/8).

Selama 30 tahun lebih, kata Adhi, LPPOM MUI telah memberikan sertifikasi halal kepada 11.000 perusahaan setiap tahunnya. Belum lagi dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) ada 1,6 juta industri kecil pangan rumah tangga.

Banyaknya pekerjaan rumah ini baru akan selesai jika semua pihak bisa bekerja sama. Dewan Halal Nasional bisa menjadi gerbang masuk untuk menyelesaikan sertifikasi halal kepada produk makanan yang ada.

Belum lagi gugatan-gugatan internasional yang ditujukan kepada Indonesia akibat hal ini. Ujungnya, kata Adhi, dunia usaha dan masyarakat yang bakal merugi. "Gugatan-gugatan internasional ini kan nanti yang rugi dunia usaha dan dibebankan kepada masyarakat," kata dia.

Maka dari itu, mewakili para pengusaha, dia mendukung adanya undang-undang omnibus law. Dia ingin pemerintah tidak hanya memberikan aturan untuk sertifikasi halal, tetapi menjamin produk yang dihasilkan halal.

"Kita ingin ini jaminan produk halal, bukan hanya sertifikat halal karena ini lebih dalam dari sertifikat," kata dia.

Lagi pula, di dunia usaha ada peran auditor halal. Jika ada perubahan aturan sedikit, ini akan disesuaikan dari awal sampai akhir. "Ini membutuhkan sistem yang harus dijalankan, bukan sekedar sertifikasi lalu nanti bebas mau apa saja," kata dia.

Selain menyelesaikan benang kusut pemilik kewenangan, Adhi juga meminta perguruan tinggi dan organisasi masyarakat islam seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan yang lainnya juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses mendapatkan sertifikasi produk halal. Sehingga hasil akhirnya bisa membuat ekosistem yang lebih baik.

"Mari kita coba bikin ekosistem yang baik," singkatnya.

Baca Selanjutnya: Pemerintah Akan Gratiskan Pengurusan Sertifikasi...

Halaman

(mdk/bim)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami