Omnibus Law Harus Pertimbangkan Rasionalisasi Jumlah Perizinan

UANG | 15 Desember 2019 17:34 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng menyatakan pembentukan omnibus law baik dalam cipta lapangan kerja maupun perpajakan harus mempertimbangkan rasionalisasi jumlah izin.

Seperti yang diketahui, omnibus law memang akan membuat regulasi menjadi ringkas. Namun, jika ada ketentuan yang tak diatur di dalam Undang-Undang, maka itu bisa jadi celah institusi mengeluarkan kebijakan khusus.

"Jadi tidak semata-mata dipangkas jadi omnibus law saja (regulasinya). Tapi harus memperhatikan rasionalisasi jumlah izin, kalau memang segitu yang dibutuhkan, meskipun banyak, ya sudah ditetapkan segitu," ujar Robert di Jakarta, Minggu (15/12).

Robert menambahkan, akan ada celah bagi institusi untuk menerbitkan ketentuan lain selain omnibus law. Omnibus law yang efektif akan mengurangi urusan antara pebisnis dengan pemerintah, sehingga diharapkan bisa mengurangi korupsi.

"Kalau izin berkurang, yang diurus akan ikut berkurang, sehingga hubungan pengusaha dengan pemerintah akan berkurang. Efisiensi proses bisnis akan terjadi dan korupsinya diharapkan berkurang," imbuh Robert.

Robert juga mengingatkan agar pemerintah memahami situasi dan kondisi di lapangan agar regulasi yang diciptakan sesuai dan tidak menuai penolakan. "Jangan sampai tiba-tiba masuk MK (Mahkamah Konstitusi) lagi karena ada yang tidak sesuai," tuturnya.

1 dari 1 halaman

Libatkan Pemda

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Na Endi Jaweng menyatakan pembentukan Omnibus Law, baik cipta lapangan kerja maupun perpajakan akan membuat kebijakan berusaha lebih ringkas. Meski demikian, pemerintah bisa membentuk Omnibus Law dengan terbuka, termasuk melibatkan pemerintah daerah.

"Omnibus Law sangat bagus untuk efisiensi kebijakan, namun pembentukannya tidak boleh melupakan daerah. Karena hampir seluruh kluster di Omnibus Law berkaitan dengan daerah," ujar Robert di Jakarta, Minggu (15/12).

Dia menambahkan, hingga saat ini masyarakat belum mendapatkan bocoran regulasinya, padahal Omnibus Law akan diajukan ke DPR sebentar lagi.

"Kebijakan publik harusnya pembentukannya terbuka agar semua tahu, sehingga nanti tidak ada lagi yang tiba-tiba gugat ke MK (Mahkamah Konstitusi) karena merasa tidak sesuai. Pemerintah jangan bekerja sendiri dan senyap," ujar Robert.

Sementara, omnibus Law cipta lapangan kerja memiliki 11 kluster di mana penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi dan kemudahan usaha akan sangat berdampak pada ekonomi daerah. "Sehingga Omnibus Law diharapkan bisa sesuai dengan kondisi pengusaha di lapangan," imbuhnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com (mdk/azz)

Baca juga:
Pemerintah Diminta Libatkan Pemda Bentuk RUU Omnibus Law
Pemerintah Rampingkan 82 UU dan 1.194 Pasal Dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Draf RUU Omnibus Law Diserahkan ke DPR Sebelum 12 Desember 2019
Menteri Yasonna Sebut Omnibus Law Masuk Pembahasan Usai Reses DPR 18 Desember
Khawatir Investasi Tumbuh di Bawah 5 Persen, Pemerintah Obral Insentif Pajak
RUU KUHP, KKR dan Pemindahan Ibu Kota Musuk Prolegnas 2020

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.