Opini LKPP WDP, Jokowi janji penggunaan anggaran lebih transparan

Opini LKPP WDP, Jokowi janji penggunaan anggaran lebih transparan
Jokowi lepas atlet SEA Games kontingen Indonesia. ©2015 merdeka.com/arie basuki
EKONOMI | 5 Juni 2015 15:40 Reporter : Muhammad Sholeh

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mendengarkan badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP). Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri kabinet kerja.

"Pada hari ini kita akan mulai tradisi baru, di mana penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2014 akan dihadiri menteri, kepala lembaga pemerintahan. Juga sekaligus menegaskan pemerintah untuk meningkatkan keuangan pemerintah lebih transparan dan akuntabel," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (5/6).

Di tempat yang sama, Ketua BPK Harry Azhar Azis mengatakan, LKPP merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh pemerintah pusat. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa LKPP tersebut sebelum menjadi undang-undang harus diperiksa BPK.

"Dalam laporan realisasi APBN 2014, pemerintah melaporkan realisasi pendapatan sebesar Rp 1.550,49 triliun, atau naik sebesar 7,75 persen jika dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 1.438,89 triliun. Pendapatan negara tahun 2014 tersebut mencapai 94,81 persen dibandingkan anggaran sebesar Rp 1.635,37 triliun. Dari pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2014 sebesar Rp 1.146,86 triliun atau hanya 92,04 persen dari anggaran sebesar Rp 1.246,1 triliun," paparnya.

Harry melanjutkan, belanja negara tahun 2014 meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah yang seluruhnya sebesar Rp 1.777,18 triliun atau 94,69 persen dari anggaran sebesar Rp 1.876,87 triliun. Belanja negara juga mengalami kenaikan sebesar Rp 126,62 triliun atau 7,67 persen jika dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 1.650,56 triliun.

Kemudian kenaikan pendapatan negara lebih kecil dibandingkan kenaikan belanja negara. Hal tersebut menimbulkan defisit anggaran tahun 2014 sebesar Rp 226,69 triliun atau naik sebesar 7,09 persen dibandingkan defisit tahun 2013 sebesar Rp 211,67 persen. Defisit anggaran negara yang meningkat tersebut diimbangi dengan kenaikan pembiayaan pada tahun 2014 sebesar Rp 248,89 triliun atau mengalami kenaikan 4,84 persen.

"Atas LKPP Tahun 2014, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion). Opini tersebut sama dengan opini LKPP tahun 2013. Ada empat permasalahan yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPP tahun 2014 yang menjadi pengecualian atas kewajaran LKPP," tandasnya.

(mdk/bim)

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami