Pemerintah Akan Manfaatkan Aset di Jakarta untuk Bangun Ibu Kota Baru

UANG | 16 September 2019 17:36 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan bahwa pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur tidak sepenuhnya menggunakan skema APBN. Namun menggunakan valuasi aset fisik yang dimiliki DKI Jakarta untuk biaya modal pembangunan.

Pemerintah sendiri tercatat memiliki valuasi aset fisik senilai Rp1.123 triliun di wilayah DKI Jakarta. Aset tersebut bakal digunakan pemerintah untuk menghasilkan modal demi pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Namun, valuasi aset di Jakarta itu masih dalam proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Separuh dari aset itu sekitar Rp500-600 triliun bisa dioptimalkan untuk dikerjasamakan dalam kerja sama pengelolaan aset," kata Menteri Bambang di Jakarta, Senin (16/9).

Dia mengatakan, aset senilai Rp1.123 triliun itu diketahui berada dalam bentuk fisik atau yang disebut Barang Milik Negara (BMN). Aset itu terdiri dari gedung-gedung pusat pemerintahan di Jakarta, komplek MPR, DPR, hingga rumah dinas para pejabat negara

"Aset-aset itu yang nantinya bakal dikerjasamakan dengan pihak swasta dalam pengelolaannya," imbuh dia.

Kemudian, hasil dari pengelolaan aset tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dari APBN yang dialokasikan sebesar Rp89,4 triliun. "Jadi itu dipenuhi dari kerja sama pemanfaatan aset, bangun guna serah, dan sebagainya. Intinya pendanaan dari APBN diperoleh dari pengelolaan barang milik negara," ujarnya menambahkan

Sebagai informasi, dari total kebutuhan pendanaan sebesar Rp466 triliun, sebanyak Rp123,2 triliun diharapkan datang dari investor swasta dan BUMN, Rp253,4 triliun lewat Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta Rp89,4 triliun dari APBN.

Adapun pengelolaan aset ditempuh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dari APBN agar tidak mengganggu kinerja keuangan. Terutama, uang negara yang diperoleh dari penerimaan pajak.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata menambahkan salah satu cara membantu pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru yakni melalui sumber aset. Sebab apabila mengandalkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak cukup.

"Bagaimana kita dapatkan sumber pendanaan baru non tradisional. Kita memiliki aset sangat besar negara miliki aset dalam bentuk tanah bangunan dan kendaraan lebih dari Rp6.000 triliun," tandas dia.

Baca juga:
DPR Sahkan Pembentukan Pansus Pemindahan Ibu Kota
Bos Bappenas Beberkan Keuntungan Jangka Pendek Pemindahan Ibu Kota
Bos Bappenas Ungkap Alasan Investasi Masih Bertumpu di Jawa dan Sumatera
110 Hektare Lahan Gambut di Ibu Kota Baru Hangus dalam Sepekan
DPR Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota
Hari Ini Paripurna DPR Sahkan Pimpinan Baru KPK dan Pansus Pemindahan Ibu Kota

(mdk/idr)