Pemerintah Bakal Lakukan ini Sebelum Tarik Pajak 10 Persen Youtube Cs 1Juli

Pemerintah Bakal Lakukan ini Sebelum Tarik Pajak 10 Persen Youtube Cs 1Juli
UANG | 1 Juni 2020 19:30 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen atas pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), baik dari luar maupun dalam negeri dapat dilakukan setelah pemerintah menunjuk pelaku usaha untuk melakukan pemungutan.

Salah satu aturan pelaksanaan tersebut adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui PMSE (PMK 48/2020).

"Kalau untuk pemungutan PPN, PMK itu berlaku mulai 1 Juli. Tapi masalah implementasi, kapan dilakukan pemungutan, ya setelah si para pelaku usaha kita tetapkan sebagai pemungut PPN dulu," kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, di Jakarta, Senin (1/6).

Suryo mengatakan, jika belum ditetapkan sebagai pemungut PPN, maka perusahaan atau suatu badan terkait tidak berhak melakukan pemungutan. Adapun PMSE dalam negeri akan langsung ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPN, setelah ditunjuk mereka wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN tersebut.

"Jadi kita tetapkan dulu sebagai pemungut PPN, baru dia sebagai pemungutnya dan melakukan pemungutan PPN," kata dia.

Sementara itu, pemungutan PPN PMSE dilakukan di luar negeri dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar Indonesia. Baik dalam bentuk badan, institusi yang ada di luar yang melakukan transaksi ke Indonesia.

"Walaupun dia bukan subjek pajak dalam negeri, karena mereka berada di luar negeri, dapat ditetapkan sebagai pemungut PPN. Jadi istilahnya buat saya PPN itu bukan pajak yang baru, tapi model pemungutannya mungkin yang baru," tandas dia.

1 dari 1 halaman

Pengenaan PPN 10 Persen Mulai 1 Juli 2020

10 persen mulai 1 juli 2020 rev1

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengumumkan, mulai tanggal 1 Juli 2020, pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), baik dari luar maupun dalam negeri, yang mencapai nilai transaksi atau jumlah traffic dan pengakses tertentu dalam kurun waktu 12 bulan bakal dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen.

Melansir dari siaran pers Kementerian Keuangan, Kamis (28/5), kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha, di dalam maupun luar negeri, baik konvensional maupun digital.

Kebijakan ini juga merupakan realisasi dari Pasal 6 ayat 13a Perppu No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan covid-19, di mana pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 sebagai turunannya.

Dengan demikian, melalui aturan ini maka produk digital seperti layanan aliran (streaming) musik dan film, aplikasi dan permainan (games) digital, serta jasa daring lainnya dari luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan dan telah mengambil manfaat ekonomi dari Indonesia melalui transaksi perdagangannya, akan diperlakukan sama seperti produk konvensional atau produk digital sejenis dari dalam negeri.

Penerapan PPN ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam rangka menanggulangi dampak wabah covid-19, dan menjaga kredibilitas anggaran negara serta stabilitas perekonomian negara di masa krisis global seperti ini. Melalui pajak, pemerintah mengajak semua pihak untuk bahu-membahu, mengambil peran mengatasi tantangan akibat covid-19.

(mdk/bim)

Baca juga:
Mulai 1 Juli, Layanan Streaming Bakal Kena Pajak
Pandemi Sebabkan Realisasi Pajak Sumut Jauh di Bawah Target
Tumbuh Negatif, Pendapatan Pajak Baru Rp367 Triliun Hingga April 2020
3 Fungsi NPWP yang Wajib Diketahui, Lengkap dengan Cara Membuatnya
Kemenkeu Bakal Batasi Akses Netflix, Zoom dan Google Jika Tak Bayar PPN
KPK Periksa Jumari Terkait Kasus Suap Pengurusan Restitusi Pajak PT WAE
KPK Periksa Dua Tersangka Kasus Suap Pengurusan Restitusi Pajak

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Agar Jiwa Tak Terguncang Karena Corona

5