Pemerintah Beri PLN Kemudahan Pembebasan Lahan Pembangunan Transmisi Kelistrikan

UANG | 12 November 2019 18:48 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Pelaksana tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani mengatakan, PLN mendapat kemudahan pembebasan lahan untuk membangun infrastruktur kelistrikan, setelah melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR).

"Alhamdulillah, MOU antara PLN dengan Kementerian ATR sungguh merupakan satu terobosan yang akan mempercepat proses sertifikasi lahan milik PLN maupun proses-proses pengadaan khususnya transmisi," kata Inten, usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman, di Jakarta, Selasa (12/11).

Menurut Inten, selama ini pembangunan transmisi mengalami kendala pembebasan lahan, sehingga kemajuannya berlangsung lambat. Namun, perusahaan tersebut sudah mendapat solusi dari Kementerian ATR, dengan menggunakan skema penentuan lokasi.

"Yang sering sekali sulit ini sudah tapak tower 1, 2, 3 itu lancar. Tiba-tiba tengahnya tidak bisa dibebaskan sehingga muter gini lagi. Tapi dengan ini, sudah diberikan penentuan lokasinya, maka antara rencana dengan realisasi akan sangat tepat, deviasinya kecil," ungkapnya.

Inten pun berharap, dengan adanya terobosan dari Kementerian ATR pembangunan transmisi bisa dipercepat, sehingga dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan.

"Jadi, ini terus terang satu terobosan. Mudah2an dengan skema ini proyek transmisi PLN bisa segera diselesaikan sesuai waktu," ujarnya.

Pembangunan transmisi bertujuan untuk meningkatkan keandalan kelistrikan, adapun wilayah yang mengalami kendala pembebasan lahan di antaranya Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi, dan Sumatera.

"Bottleneck adalah dari Tanjung Jati menuju ke Jabar. Kemudian yang dari Banten, Balaraja menuju ke Gandul. Ini kita harus bisa selesaikan cepat supaya sistem DKI aman," tandasnya.

1 dari 1 halaman

Penambahan Pasokan Listrik 56,4 GW dalam 10 Tahun

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) menargetkan penambahan pasokan listrik sebesar 56,4 ribu Mega Watt (MW) dalam 10 tahun ke depan. Hal ini tercantum dalam Rancangan Usaha Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028.

Dalam RUPTL 2019-2028, diproyeksikan rata-rata pertumbuhan konsumsi listrik 6-7 persen. Dengan total rencana pembangunan pembangkit baru sebesar 56,4 ribu MW.

Dalam acuan program kelistrikan nasional selama 10 tahun ke depan, porsi batubara dalam bauran energi sebesar 54,6 persen, Energi Baru Terbarukan 23 persen, gas 22 persen dan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 0,4 persen.

Untuk total rencana pembangunan transmisi sepanjang 57.000 kilo meter (km), Gardu Induk 124.000 Mega Volt Amper (MV), dan total rencana pembangunan gardu distribusi 470.000 MVa.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com (mdk/azz)

Baca juga:
PLN Raih Pinjaman Rp20,98 Triliun Lewat Surat Utang Global
Perusahaan RI Garap Proyek Kabel Listrik Bawah Laut Singapura-Malaysia
Nestapa Kudus, Warga Jakarta Belasan Tahun Hidup Tanpa Listrik
Masyarakat Bisa Dapat Kompensasi Hingga 500 Persen Jika Terkena Gangguan Listrik
ESDM: Ibu Kota Baru Butuh Tambahan Pembangkit Listrik 1.555 MW
Capai Rasio Elektrifikasi 99 Persen, Butuh 1,1 Juta Rumah Tangga Teraliri Listrik