Pemerintah dan Bank Indonesia Lakukan Burden Sharing Hingga 2022

Pemerintah dan Bank Indonesia Lakukan Burden Sharing Hingga 2022
Menkeu Sri Mulyani. ©Biro KLI Kemenkeu
EKONOMI | 4 September 2020 20:57 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sehubungan dengan kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit APBN, Burden sharing atau berbagi beban dengan Bank Indonesia akan dilakukan hingga 2022. Bank Indonesia bertindak sebagai pembeli siaga (stand by buyer) dalam lelang SBN melalui pasar perdana.

"Hal ini dilakukan sesuai UU 2/2020 yaitu sampai 2022. Dengan demikian, Pemerintah dan BI tetap menjaga disiplin kebijakan fiskal dan moneter, serta menjaga mekanisme pasar yang kredibel dan menjaga kepercayaan para investor pada instrumen Surat Berharga Negara," ujar Menteri Sri Mulyani dalam konferensi pers online, Jakarta, Jumat (4/9).

Adapun burden sharing dengan BI dilakukan dalam menghadapi situasi dan kondisi luar biasa (extraordinary) akibat Covid-19. Burden sharing telah disepakati dan dijelaskan dalam pembahasan dengan DPR (Komisi XI dan Badan Anggaran).

2 dari 2 halaman

Pelaksanaan Burden Sharing

sharing

Sebelum diperpanjang untuk 2022, dalam menangani kondisi dampak pandemi Covid-19 yang luar biasa pada 2020, Pemerintah dan BI bersepakat membagi beban untuk belanja bidang kesehatan, bantuan sosial, belanja mendukung pemulihan daerah dan sektoral.

Belanja tersebut dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang tidak melalui lelang (pasar), namun langsung dibeli oleh BI (private placement) dengan beban bunga pemerintah adalah nol persen. Mekanisme extraordinary ini adalah untuk situasi luar biasa dan hanya dilakukan satu kali saja yaitu tahun 2020.

"Pemerintah tetap fokus dalam memusatkan perhatian pada penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi serta menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menggunakan seluruh instrumen dan kebijakan fiskal dan kebijakan-kebijakan struktural lainnya yang dilakukan secara akuntabel, efektif dan transparan dalam menghadapi tantangan extraordinary akibat Covid-19," tandasnya.

(mdk/bim)

Baca juga:
Pemerintah Sedang Butuh Uang, Anggota DPR Ingatkan Menkeu Tekan Biaya Utang
Penarikan Utang Besar-besaran Kini Bebani Presiden Penerus Jokowi Nanti
Tiga Bank Daerah ini Sedang Dalam Proses Dapat Pinjaman Dari Pemerintah
Kemenkeu Pastikan Penarikan Utang BUMN Saat Pandemi Bukan Permintaan Pemerintah
Penjelasan Kemenkeu Soal Imbal Hasil Sukuk Ritel SR013 Lebih Rendah
Tangani Corona, Pemerintah Ajak Masyarakat Beli Sukuk Ritel SR013
Kemenkeu Targetkan Penjualan Sukur Ritel SR013 Capai Rp5 Triliun

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami