Pemerintah dan BI Sepakati Pembagian Beban Penanganan Covid-19, Berikut Skemanya

Pemerintah dan BI Sepakati Pembagian Beban Penanganan Covid-19, Berikut Skemanya
UANG | 6 Juli 2020 17:28 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyepakati surat keputusan bersama (SKB) terkait pendanaan burden sharing atau pembagian beban untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Burden sharing ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kredibilitas, integritas dari pengelolaan fiskal moneter.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pembagian beban antara pemerintah dan BI dalam penanganan Covid-19 dibagi terhadap beberapa kategori. Pertama adalah yang sifatnya publik goods atau manfaat yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Di dalam kategori ini adalah belanja di bidang kesehatan yang sebesar Rp87,55 triliun, di bidang belanja untuk perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun dan di bidang untuk belanja padat karya dan dukungan sektoral pemerintah daerah sebesar Rp160,6 triliun. Ketiga belanja ini ini dengan total Rp397,56 triliun," kata Menteri Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Senin (6/7).

Dia mengatakan dari total kategori public goods sebesar Rp397,56 triliun tersebut akan diterbitkan Surat Berharga Negara (SBN) yang akan langsung dibeli oleh BI mengikuti BI 7-Day (Reverse) Repo Rate. Di mana suku bunga ini akan ditanggung oleh Bank Indonesia seluruhnya sehingga beban bunga bagi pemerintah untuk SBN khusus yang diterbitkan dengan privat placement, untuk pemerintah 0 persen, sementara untuk BI sebesar reverse repo ratenya.

"BI dan Menkeu setuju bahwa untuk belanja kategori publik goods akan diterbitkan SBN yang langsung dibeli kepada BI, dengan suku bunga acuan BI sebesar reverse repo rate, dan subung BI sebesar reverse repo rate akan ditanggung oleh BI seluruhnya," jelas dia.

Sementara itu, untuk kategori belanja lainnya seperti dukungan dunia usaha UMKM dan korporasi yaitu sebesar Rp123,46 triliun, maka burden sharing dari sisi bunganya adalah pemerintah akan menerbitkan SBN di pasar. Untuk kategori ini pemerintah dan BI bersepakat bahwa suku bunga pasar itu akan dibagi dua.

"BI akan tanggung sebesar suku bunga perbedaan dari subung pasar sampai dengan 1 persen di bawah reverse repo rate. Jadi pemerintah tanggung suku bunganya 1 persen di bawah reverse repo rate. Ini dilakukan melalui mekanisme market," kata dia.

Untuk belanja lainnya pemerintah akan menerbitkan SBN melalui mekanisme pasar dan seluruh suku bunganya ditanggung oleh pemerintah. Dalam hal ini dari sisi suku bunga tidak ada burden sharing dengan Bank Indonesia.

"Jadi dalam hal ini kami dengan Bank Indonesia tetap akan menjaga integrity dari market mekanisme di mana khusus untuk yang merupakan surat berharga yang diisi oleh pemerintah dan langsung diberi oleh Bank Indonesia yaitu pendanaannya secara langsung oleh BI," jelas dia.

Di samping itu, pembiayaan defisit lainnya semuanya diterbitkan melalui market dengan mekanisme biasa, hanya untuk pos UMKM dan korporasi, Bank Indonesia akan menanggung suku bunganya hingga sampai 1 persen di bawah BI 7-Day (Reverse) Repo Rate. Sedangkan, untuk non UMKM dan non korporasi pemerintah menerbitkan pasar seperti biasa beban bunga yang ditanggung oleh pemerintah

"Kami bersama dengan BI akan menandatangani sebagai pelengkap SKB pertama. Yang pertama tetap akan berlaku. SBN ini kita akan lakukan penempatan SBN yang akan dibeli oleh BI hanya dilakukan pada 2020," tandas dia.

Baca Selanjutnya: Pembagian Beban Tetap Dengan Menjaga...

Halaman

(mdk/bim)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami