Pemerintah dan DPR Sepakati APBN 2020

UANG | 24 September 2019 16:30 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati RUU APBN Tahun Anggaran 2020 menjadi Undang-Undang APBN 2020. Terdapat beberapa perubahan dari usulan RUU APBN 2020 yang diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam nota keuangan pada 16 Agustus 2019.

Perubahan terletak pada asumsi perubahan harga minyak mentah Indonesia dari yang sebelumnya USD 65 per barel menjadi USD 63 per barel. Kemudian, lifting minyak bumi berubah dari sebelumnya 734 ribu barel per hari menjadi 755 ribu barel per hari.

"Kami menilai penetapan indikator tersebut cukup realistis meskipun dinamika global yang tinggi masih akan terus menciptakan ketidakpastian bagi asumsi itu," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pendapat akhir pengesahan RUU APBN 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPR-RI, Jakarta, Selasa, (24/9).

Sementara untuk asumsi makro lainnya, tidak mengalami perubahan. Pertumbuhan ekonomi tetap ditargetkan 5,3 persen, inflasi 3,1 persen, nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat diperkirakan Rp14.400 per USD, serta lifting gas bumi 1,19 juta barel setara minyak per hari.

"Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5.3 persen dalam suasana kecenderungan pelemahan ekonomi global akan cukup menantang dan menghadapi risiko ke bawah," ungkap dia.

Dengan adanya perubahan asumsi makro yang tersebut, maka terjadi perubahan pada pendapatan dan pengeluaran negara, yakni mengalami kenaikan Rp11,6 triliun. Pendapatan ditargetkan sebesar Rp2.233,2 triliun pada, sedangkan usulan awal sebesar Rp2.221,5. Sementara belanja negara naik menjadi Rp2.540,4 triliun dari usulan awal Rp2.528,8 triliun.

"Defisit ditargetkan sebesar Rp307,2 triliun atau setara 1,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pengendalian defisit anggaran tahun 2020 dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal serta memberikan ruang gerak yang lebih besar menghadapi risiko global serta dampaknya pada perekonomian nasional pada tahun 2020," imbuhnya.

Pembiayaan defisit APBN 2020 dikatakannya akan bersumber dari pembiayaan utang Rp351,9 triliun, pembiayaan investasi negatif Rp74,2 triliun, pemberian pinjaman Rp5,1 triliun, kewajiban penjaminan negatif Rp600 miliar, dan pembiayaan lainnya Rp25 triliun

"Di penghujung periode pemerintahan saat ini, izinkan saya secara pribadi dan sebagai wakil Pemerintah untuk menyampaikan terima kasih kepada para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 20152019 yang terhormat atas kerjasamanya selama ini dalam melaksanakan tugas kenegaraan," tandasnya. (mdk/azz)

Baca juga:
Pemerintah Janjikan Reformasi Struktural Hadapi Ancaman Resesi Ekonomi 2020
Di Rapat Paripurna, DPR Soroti Defisit APBN 2020
Pemerintah Tambah Anggaran KPK jadi Rp922 Miliar di 2020
RUU APBN 2020 Dibawa ke Paripurna, Ini Catatan DPR Untuk Cukai Rokok
Kementerian PUPR Dapat Anggaran Rp120 Triliun di 2020, Ini Rinciannya
Daftar Anggaran Kementerian dan Lembaga yang Disetujui Komisi XI DPR

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.