Pemerintah dan DPR Sepakati Penyaluran Subsidi Energi Langsung di 2021

Pemerintah dan DPR Sepakati Penyaluran Subsidi Energi Langsung di 2021
UANG | 9 Juli 2020 14:48 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyepakati skema penyaluran subsidi energi berdasarkan komoditas untuk tahun depan. Artinya subsidi minyak tanah, elpiji, maupun solar diberikan harga tertentu, sementara subsidi listrik langsung kepada penerima.

Sebelumnya, pemerintah berencana memberikan subsidi elpiji maupun solar kepada penerima langsung. Dengan kata lain, masyarakat yang berhak menerima subsidi akan mendapatkan bantuan dalam bentuk nontunai bersama dengan bantuan sosial lainnya.

"Panja sepakat untuk tetap memberikan subsidi energi kepada masyarakat miskin dan rentan miskin untuk listrik berbasis pelanggan, untuk minyak tanah, solar, elpiji 3 Kg berbasis produk," kata Panitia Kerja (Panja) Banggar DPR RI, Muhammad Nasir Djamil, di Jakarta, Kamis (9/7).

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah menyarankan, pemerintah harus lebih dulu memperbaiki data penerima subsidi energi. Sebab, kendala yang ada di lapangan biasanya mengenai persoalan data, apakah itu benar-benar tepat sasaran ataupun justru sebaliknya.

"Kami berpendapat sebab datanya masih terkait akurasi dan menimbulkan persoalan setiap saat. Kami berpendapat semua bahwa untuk 2021, maka pemerintah tetap memberikan subsidi solar, elpiji 3 Kg, dan listrik ke masyarakat miskin dan rentan miskin," katanya.

1 dari 1 halaman

Merespon itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, pemerintah akan terus memperbarui data penerima subsidi ini. Pemerintah juga akan memformulasikan kebijakan subsidi energi yang tepat agar tidak menimbulkan gejolak (shock) di masyarakat.

"Kita akan formulasikan supaya tidak memberi shock kepada masyarakat. Namun kita bisa menuju kepada subsidi yang target langsung ke masyarakat. Kita alan formulasikan masukan ini, dalam hal ini lami akan bicara dengan menteri teknis terkait dan juga pada sidang kabinet," jelas dia. (mdk/azz)

Baca juga:
Menteri Sri Mulyani Kaji Alihkan Anggaran Subsidi ke Bansos
Pemerintah Pangkas Subsidi Energi Sebesar Rp5,3 Triliun di APBN 2020
Pemerintah Didorong Alihkan Subsidi BBM ke Sektor Produktif
Pemerintah Habiskan Rp32 Triliun untuk Subsidi Hingga April 2020
YLKI Nilai Tak Perlu Lagi Subsidi LPG Selama Pasokan Terjaga Saat Ada Corona
Subsidi Gas untuk Listrik Dinilai Harus Miliki Nilai Tambah

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami