Pemerintah Dorong Pembiayaan Transisi Energi di Presidensi G20

Merdeka.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyebut semua negara di dunia menyepakati tahun 2060 mendatang tidak ada lagi emisi karbon demi menjaga keberlangsungan bumi dari ancaman perubahan iklim. Termasuk Indonesia yang bertekad untuk menghilangkan emisi karbon sebelum tahun 2060.

"Indonesia juga komitmen tahun 2060 atau bisa lebih awal mau net zero emission," kata Febrio dalam webinar Presidensi G20: Manfaat Bagi Indonesia dan Dunia, Jakarta, Senin (6/12).

Hanya saja, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan transisi energi. Proses transisi energi ini pun tidak mudah dan murah. Membutuhkan strategi transisi energi yang perlu didukung pembiayaan.

"Yang namanya transisi energi itu tidak murah," kata dia.

Maka, perlu ada koordinasi dalam pembiayaan pencegahan perubahan iklim. Sebab kenaikan suhu bumi 1,5-2 derajat merupakan tanggung jawab bersama. Apalagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang rentan akan bencana alam akibat suhu bumi yang kian menghangat.

"Kita ini terdampak perubahan iklim karena negara kepulauan, ada ancaman ketinggian ombak, bencana alam yang makin sering, dan kita mau perjuangkan ini juga buat Indonesia," ungkap Febrio.

Untuk itu, dalam Presidensi G20, Indonesia tidak akan lagi membuat retorika penanganan perubahan iklim. Sebaliknya, akan mendorong berbagai macam proyek pembangunan yang bersifat keberlanjutan dan menjawab tantangan dari perubahan iklim.

"Retorikanya sudah, tinggal ke depankan proyek-proyek yang berkelanjutan dan bisa mengurangi emisi dan pemanasan global," kata dia.

Selain membahas perubahan iklim, Indonesia sebagai pemimpin Presidensi G20 akan memperjuangkan pepajakan internasional. Sebenarnya kata Febrio, hal ini sudah dibahas beberapa tahun lalu di G20 bersama OECD.

Hasilnya baru muli pada Presidensi Italia pada Juli 2021 lalu disepakati. Untuk itu, Indonesia akan melanjutkan kembali penerapan perpajakan internasional ini bisa diterapkan di masing-masing negara anggota G-20.

"Sehingga hak pemajakan ini jadi lebih baik walau ada globalisasi dan konteks digital ekonomi, ini hasilnya bisa tangible," kata dia.