Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah gelembungkan data rakyat miskin penerima BLSM

Pemerintah gelembungkan data rakyat miskin penerima BLSM Kemiskinan kota meleset. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang. Jumlah tersebut berbeda dengan jumlah penduduk miskin yang dicatat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 62 juta orang.

Jumlah penduduk miskin versi BPS didata melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) sehingga pencatatan tersebut dinilai akurat. Kepala BPS Suryamin mengatakan data TNP2K tersebut dinilai tidak akurat dengan data yang dimiliki BPS.

"Rekan-rekan bisa membandingkan dengan sekarang yang digunakan untuk BLSM, ada kelompok raskin yang tidak seharusnya mendapatkan tetapi mendapatkan raskin, itu dugaan sementara," ujar dia di Kantor BPS, Jakarta, Senin (1/7).

Namun, lanjut dia, hasil pendataan dari PPLS pada tahun 2011 digunakan untuk BLSM tersebut sudah lengkap karena telah dilakukan verifikasi di lapangan sehingga ditemukan 40 persen Rumah Tangga (RT) terbawah. Kemudian, data tersebut diberikan ke TNP2K yang dipakai untuk program P4S sebagai akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Tentunya pemerintah dan TNP2K disesuaikan dengan anggaran dan ditentukannya sebanyak 15,5 juta RT. Kalau satu rumah tangga beranggotakan 4 anggota maka sudah mencakup 62 juta orang," tuturnya.

Jika pemerintah menggunakan data dari BPS, lanjutnya, maka tidak akan terjadi kesalahan data. "Kalau dilihat penduduk miskin saja 28,07 juta orang maka yang 15,5 juta itu sudah mencakup yang sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin bahkan ada yang tidak miskin karena mencakup semuanya yaitu 62 juta orang," pungkas dia.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berada di bawah naungan Kementerian Sosial.

Seperti diketahui, banyak keluhan datang dari masyarakat terkait implementasi penyaluran dana BLSM. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak pantas menerima BLSM namun tetap mendapatkannya.

Ini disebabkan oleh data yang dimiliki pemerintah. Pemerintah berjanji untuk segera memperbaiki kesalahan data ini.

(mdk/bmo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.

Baca Selengkapnya
BRIN Ungkap Banyak TKA China di Indonesia, Jubir AMIN: Sangat Menyakiti Rakyat
BRIN Ungkap Banyak TKA China di Indonesia, Jubir AMIN: Sangat Menyakiti Rakyat

Mantan Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN itu menyebut tanggapan Menko Marves itu tidak sepatutnya dilontarkan di ruang publik.

Baca Selengkapnya
Ribuan Warga Bontang Dapat Bantuan Sembako dari PKT, Nilai Total Tembus Rp1,1 Miliar
Ribuan Warga Bontang Dapat Bantuan Sembako dari PKT, Nilai Total Tembus Rp1,1 Miliar

Para penerima berdasarkan data Pemkot Bontang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kemenkes Ungkap Data Nasional: 475 Orang Meninggal Akibat DBD
Kemenkes Ungkap Data Nasional: 475 Orang Meninggal Akibat DBD

Kementerian Kesehatan mencatat, hingga minggu ke-15 tahun 2024, terdapat 475 orang meninggal karena DBD.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen

Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Janjikan Keadilan & Pemerataan buat Rakyat, Cak Imin: Bukan untuk yang Ingin Berkuasa Terus Menerus
Janjikan Keadilan & Pemerataan buat Rakyat, Cak Imin: Bukan untuk yang Ingin Berkuasa Terus Menerus

Menurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.

Baca Selengkapnya
Real Count KPU Data Masuk 74,47%: Prabowo Tak Terkejar, Ganjar Belum Tembus 20%
Real Count KPU Data Masuk 74,47%: Prabowo Tak Terkejar, Ganjar Belum Tembus 20%

Data Kamis, 22 Februari 2024 pukul 10.00 WIB, sudah ada 613.030 TPS yang melaporkan hasil pemungutan suara dari total 823.236 TPS di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Anies Buka Data Ketimpangan di Indonesia: 64 Persen Dokter dan 74 Persen RS Ada di Jawa-Sumatera
Anies Buka Data Ketimpangan di Indonesia: 64 Persen Dokter dan 74 Persen RS Ada di Jawa-Sumatera

Berdasarkan data tersebut, membuat masyarakat di wilayah Timur Indonesia kesulitan berobat.

Baca Selengkapnya
Membedah Turunnya Angka Pernikahan Usia Muda di Indonesia
Membedah Turunnya Angka Pernikahan Usia Muda di Indonesia

Berdasarkan laporan BPS angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang drastis

Baca Selengkapnya