Pemerintah gelembungkan data rakyat miskin penerima BLSM
Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,07 juta orang. Jumlah tersebut berbeda dengan jumlah penduduk miskin yang dicatat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebanyak 62 juta orang.
Jumlah penduduk miskin versi BPS didata melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) sehingga pencatatan tersebut dinilai akurat. Kepala BPS Suryamin mengatakan data TNP2K tersebut dinilai tidak akurat dengan data yang dimiliki BPS.
"Rekan-rekan bisa membandingkan dengan sekarang yang digunakan untuk BLSM, ada kelompok raskin yang tidak seharusnya mendapatkan tetapi mendapatkan raskin, itu dugaan sementara," ujar dia di Kantor BPS, Jakarta, Senin (1/7).
Namun, lanjut dia, hasil pendataan dari PPLS pada tahun 2011 digunakan untuk BLSM tersebut sudah lengkap karena telah dilakukan verifikasi di lapangan sehingga ditemukan 40 persen Rumah Tangga (RT) terbawah. Kemudian, data tersebut diberikan ke TNP2K yang dipakai untuk program P4S sebagai akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Tentunya pemerintah dan TNP2K disesuaikan dengan anggaran dan ditentukannya sebanyak 15,5 juta RT. Kalau satu rumah tangga beranggotakan 4 anggota maka sudah mencakup 62 juta orang," tuturnya.
Jika pemerintah menggunakan data dari BPS, lanjutnya, maka tidak akan terjadi kesalahan data. "Kalau dilihat penduduk miskin saja 28,07 juta orang maka yang 15,5 juta itu sudah mencakup yang sangat miskin, miskin, hampir miskin, rentan miskin bahkan ada yang tidak miskin karena mencakup semuanya yaitu 62 juta orang," pungkas dia.
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berada di bawah naungan Kementerian Sosial.
Seperti diketahui, banyak keluhan datang dari masyarakat terkait implementasi penyaluran dana BLSM. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang tidak pantas menerima BLSM namun tetap mendapatkannya.
Ini disebabkan oleh data yang dimiliki pemerintah. Pemerintah berjanji untuk segera memperbaiki kesalahan data ini.
(mdk/bmo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaMantan Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN itu menyebut tanggapan Menko Marves itu tidak sepatutnya dilontarkan di ruang publik.
Baca SelengkapnyaPara penerima berdasarkan data Pemkot Bontang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kementerian Kesehatan mencatat, hingga minggu ke-15 tahun 2024, terdapat 475 orang meninggal karena DBD.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaMenurut Muhaimin, pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat dan Bogor Timur, merupakan salah satu cara untuk pemerataan pembangunan.
Baca SelengkapnyaData Kamis, 22 Februari 2024 pukul 10.00 WIB, sudah ada 613.030 TPS yang melaporkan hasil pemungutan suara dari total 823.236 TPS di Indonesia.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data tersebut, membuat masyarakat di wilayah Timur Indonesia kesulitan berobat.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan laporan BPS angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan yang drastis
Baca Selengkapnya