Pemerintah Gelontorkan Rp750 Triliun untuk THR Hingga Bansos
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan, pemerintah sudah mengalokasikan belanja negara sebesar Rp 750,5 triliun per April 2022. Realisasi tersebut setara 27,7 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun ini.
"Performance APBN kita tetap baik dan masih berlanjut," kata Sri Mulyani, Jakarta, Senin (23/5).
Belanja tersebut untuk kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 253,6 triliun atau 26,8 persen terhadap APBN. Anggaran disalurkan untuk belanja pegawai yaitu THR, kegiatan operasional K/L, pengadaan peralatan/mesin, jalan, irigasi, serta penyaluran berbagai bansos ke masyarakat.
Kemudian, belanja non K/L Rp 254,4 triliun atau setara 25,5 persen terhadap APBN. Hal tersebut didukung terutama oleh penyaluran subsidi, kompensasi BBM, dan pembayaran pensiun (termasuk THR) serta jaminan kesehatan PNS.
Sementara itu, transfer ke daerah dan dana desa Rp 242,4 triliun atau 31,5 persen terhadap APBN. Utamanya didukung kepatuhan daerah dalam menyampaikan syarat salur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS regular tahun anggaran 2022 tahap I.
Adapun pembiayaan investasi sampai 20 Mei 2022 mencapai Rp 17 triliun yang ditujukan untuk BLU LMAN sebesar Rp 10 triliun. Selanjutnya juga untuk investasi pemerintah untuk program FLPP sebesar Rp 6 triliun dan BLU LDKPI Rp 1 triliun.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaBatas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaPosisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2024 mencapai USD145,1 miliar atau Rp2.275 triliun
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaAdanya peningkatan alokasi uang tersebut sejalan dengan proyeksi peningkatan transaksi masyarakat selama hari raya Idul Fitri 2024.
Baca SelengkapnyaNamun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca SelengkapnyaSecara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Baca Selengkapnya"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan (penarikan utang) sangat tajam," terang Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya