Pemerintah Ingatkan Pengajuan Izin Pembukaan Koperasi Kini Bisa Online Lewat OSS

Pemerintah Ingatkan Pengajuan Izin Pembukaan Koperasi Kini Bisa Online Lewat OSS
UANG | 10 Juli 2020 18:24 Reporter : Sulaeman

Merdeka.com - Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM), Ahmad Zabadi, mengungkapkan proses perizinan koperasi melalui Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kini bisa diurus secara online. Yakni melalui Online Single Submission (OSS).

"Kini bagi koperasi yang ingin mengembangkan usahanya, atau meminta izin operasional untuk membuka cabang dan urusan lainnya, tidak perlu datang ke Dinas Koperasi dan Kemenkop UKM. Bisa lewat OSS saja," ujarnya dalam Webinar via YouTube, Jumat (10/7).

Menurutnya, kebijakan anyar ini bertujuan untuk memudahkan akses para pelaku usaha dalam mengurus perizinan yang diperlukan. Sehingga pihaknya tidak akan segan menutup kegiatan usaha koperasi bila belum juga mengantongi izin usaha.

Sebab, temuan di lapangan menunjukan tidak sedikit koperasi yang praktik usahanya melanggar dari prinsip dan jati diri koperasi. Yakni dengan melakukan praktik rentenir.

Selain itu, pihaknya juga mendapati banyak penyedia jasa keuangan ini menjalankan investasi ilegal berkedok koperasi. Di mana, mereka masih belum berbadan hukum atau ilegal.

"Banyak koperasi yang membuka cabang di berbagai daerah, ternyata tidak memiliki izin operasional, tentunya merugikan bagi koperasi. Apalagi saat ini kami sudah membangun sistem yang menghubungkan koperasi legal dengan lembaga keuangan lainnya," ujarnya.

1 dari 1 halaman

Keuntungan Kantongi Izin Koperasi

Terlebih lagi, lanjut Zabadi, koperasi yang tidak memiliki izin akan kesulitan untuk mendapatkan permodalan. Hal itu dikarenakan mereka tidak bisa memenuhi persyaratan ke akses pembiayaan.

Pun, nama baik koperasi juga akan tercoreng. Sebab dengan mengantongi izin usaha secara otomatis akan meningkatkan kepercayaan anggota maupun calon anggota koperasi.

"Tak hanya itu, dari aspek legalitas mereka juga akan menghadapi konsekuensi dari perpajakan dan hukum atas regulasi yang berlaku. Maka koperasi penting untuk mengantongi perizinan," imbuhnya.

(mdk/bim)

Baca juga:
Pemerintah Beri Sertifikasi Produk Koperasi dan UMKM Gratis Demi Genjot Daya Saing
Pemerintah Manfaatkan Big Data Awasi Operasi Koperasi Simpan Pinjam
Cegah Kasus Indosurya Terulang, Pemerintah Perketat Pengawasan Koperasi
Realisasi Dana PEN Sektor KUMKM per 9 Juli Capai Rp8,42 Triliun
Menko Luhut Dorong Penyaluran Dana PEN ke Koperasi dan UMKM Dipercepat
MenKopUKM Ingin KSPPS BMT BUS Rembang Fokus Garap Sektor Pertanian dan Kelautan
Menteri Teten Bakal Perkuat Koperasi Hadapi Ancaman Krisis Pangan Dunia

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami