Pemerintah Keluarkan Aturan Terkait Pembangunan PLTP di Area Hutan Lindung

Pemerintah Keluarkan Aturan Terkait Pembangunan PLTP di Area Hutan Lindung
UANG | 9 September 2020 16:38 Reporter : Siti Nur Azzura

Merdeka.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeluarkan aturan baru untuk mempermudah para kontraktor dan investor untuk mengembangkan energi panas bumi di Indonesia. Kemudahan yang diberikan antara lain dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, aturan tersebut mengatur pembangunan PLTP dapat dilaksanakan di area hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Sesuai yang tercantum dalam UU tersebut, pembangunan PLTP dapat dilakukan di area hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

"Selain itu, kami juga mengimbau kontraktor panas bumi untuk melakukan program kesejahteraan masyarakat dan CSR (Corporate Social Responsibility), serta mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan pendapatan daerah dari bonus produksi," kata Arifin di Jakarta, dikutip Antara, Rabu (9/9).

Pemerintah juga menggalakkan pembangunan panas bumi berbasis regional melalui program Flores Geothermal Island (FGI) untuk memenuhi kebutuhan listrik Pulau Flores dari energi panas bumi dan mengoptimalisasi pemanfaatan tidak langsung. "Nantinya program ini juga akan diaplikasikan di daerah lain, setelah FGI berjalan dengan baik," imbuhnya.

Untuk menarik investasi di sektor panas bumi, pemerintah menyediakan berbagai insentif di bidang fiskal, seperti tax allowance, pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta bea masuk impor. Sementara untuk mengurangi risiko kontraktor, pemerintah juga menginisiasi skema pembangunan PLTP di mana pengeboran dilakukan pemerintah.

"Pemerintah menyediakan skema pembangunan PLTP, di mana aktivitas eksplorasi dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.

Baca Selanjutnya: Aturan Harga EBT...

Halaman

(mdk/azz)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami