Pemerintah Kendalikan Alih Fungsi 7,1 Juta Lahan Lewat Peta Sawah

UANG | 16 Oktober 2019 18:37 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah merampungkan peta sawah. Peta sawah tersebut berfungsi untuk mengendalikan alih fungsi sawah yang semakin marak dalam beberapa waktu belakangan.

"Rapatnya tentang implementasi atau mempersiapkan tindak lanjut dari Perpres tentang penyelamatan lahan sawah. Perpres sudah keluar dari bulan lalu, memerintahkan sekian menteri untuk mengambil tindakan dalam rangka pengendalian lahan sawah," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (16/10).

Sejauh ini, menurut data Kementerian ATR ada lahan sawah sebanyak 7,1 juta hektare (ha) di seluruh Indonesia. Lahan tersebut berpotensi berubah fungsi apabila tidak ada aturan untuk melindungi.

"Pembagian tugas, kalau ATR tentang tata ruang dan menjamin Perpres ini akan tertuang dalam aturan yang jelas. Kementan tentu sesuai dengan tupoksi masing-masing. Lahan sawah 7,1 juta hektar tapi nanti harus diverifikasi lebih lanjut lagi dan mana yang harus diselamatkan, lahan sawah yang tidak boleh dikonversikan," jelasnya.

Mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian tersebut menambahkan, ada empat langkah yang akan dilakukan pemerintah ke depan agar lahan sawah tak beralih fungsi. Pertama, pemeriksaan peta sawah yang telah dibuat dengan kondisi di lapangan.

"Kedua dalam tata ruang, kita akan wajibkan harus ada data spasial di mana sawah yang akan diselamatkan. Kemudian masalah insentif, karena akan kita kunci tanah orang tidak boleh dialihkan. Kemudian, tentang bagaimana persaingan antara tanaman pangan dan industri, harus ada rule based tapi ini baru rapat pertama untuk melaksanakan perpres," tandasnya.

Baca juga:
Alasan Vietnam Lebih Menarik di Mata Investor Dibanding RI Versi Menteri Sofyan
Pembebasan Lahan Ibu Kota Baru Terganjal Status Kawasan Hutan
Canda Sofyan Djalil Saat Ditanya Susunan Kabinet Jokowi Periode II
Bank Tanah Dinilai Jadi Pemicu Batalnya Pengesahan RUU Pertanahan
Menteri Basuki soal Rencana Penghapusan Syarat IMB: Kita Mau Dorong Investasi
Pemerintah Berencana Hapus IMB, Ini Respons Pengusaha Properti

(mdk/idr)