Pemerintah pede lampaui target 2 persen kepemilikan wirausaha
Merdeka.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menyatakan tren berwirausaha di masyarakat saat ini mulai meningkat. Maka dari itu, pemerintah optimis batas minimal kepemilikan wirausaha sebesar 2 persen dapat terlampaui akhir tahun ini.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso Budi Susetyo mengatakan Indonesia memerlukan setidaknya 5 juta wirausaha atau 2 persen dari populasi penduduk agar bisa menjadi negara maju.
"Saya optimistis jumlah wirausaha kita sudah lebih dari 5 juta orang atau dua persen populasi penduduk sampai akhir 2015 ini," katanya seperti dilansir Antara, Sabtu (24/1).
Menurutnya, kesadaran masyarakat untuk berwirausaha semakin membaik. "Sekarang ini kita gampang sekali menemukan orang yang berdagang bahkan ibu-ibu di rumah banyak juga yang merintis usaha online dan sukses," tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya mulai 2015 berencana fokus mengembangkan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Selain untuk penumbuhan wirausaha baru, juga diarahkan untuk pengembangan kewirausahaan.
"Hingga diharapkan ke depan terjadi peningkatan kelas dari usaha mikro menjadi usaha kecil," katanya.
Untuk program penumbuhan wirausaha baru, pihaknya fokus untuk menyasar segmen keluarga petani dan nelayan sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional.
Pihaknya memperkirakan sampai saat ini jumlah wirausaha sudah melampaui lebih dari 2 persen populasi penduduk. "Contohnya di Jawa Timur sendiri jumlah UKM-nya sudah mencapai 6,8 juta dan menyerap 11 juta tenaga kerja, belum Jawa Tengah, dan provinsi lain," katanya.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan bisa mewujudkan jumlah wirausaha minimal 2 persen dari sebelumnya yang hanya kurang dari satu persen pada awal tahun ini.
"Ini akan tercapai bahkan terlampaui, kita lihat kondisi di lapangan sudah mulai mencerminkan. Banyak anak-anak muda, ibu rumah tangga, dan netizen yang mulai mengembangkan bisnis dengan caranya sendiri. Ini sudah mulai memasyarakat," katanya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaIndustri pembiayaan diprediksi akan terus meningkat tahun ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pihaknya sudah meluncurkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan.
Baca SelengkapnyaMelalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaJika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaAngka kemiskinan nasional berdasar data BPS masih 9,36 persen, jauh di atas target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5 – 7,5 persen.
Baca SelengkapnyaHarapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemilu 2024 akan diselenggarakan secara serentak pada Rabu, 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya