Pemerintah Segera Bahas Rencana Kenaikan Tarif PPN ke DPR

Pemerintah Segera Bahas Rencana Kenaikan Tarif PPN ke DPR
Menko Airlangga. ©2020 Tebe/Humas Ekon
UANG | 5 Mei 2021 18:15 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Pemerintah akan segera mengajukan revisi aturan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan adanya rencana ini, maka tarif PPN yang dibebankan ke konsumen dapat lebih tinggi dari tarif biasanya yakni 10 persen.

"Tarif PPN pemerintah masih lakukan pembahasan dan dikaitkan dengan UU yang akan diajukan ke DPR terkait dengan RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), dan ini seluruhnya akan dibahas oleh pemerintah nanti pada waktunya akan disampaikan," kata Menteri Koordinator, Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Rabu (5/5).

Meski begitu, Menko Airlangga belum menjelaskan lebih detail berapa kenaikan PPN yang akan dibebankan kepada konsumen. Sebab rencana ini masih dalam tahap pembahasan dan pengkajian secara internal.

Rencana kenaikan tarif PPN ini pun bertolak belakang dengan keinginan Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Ekonom Indef, Bhima Yudhistira justru meminta, pemerintah untuk menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen untuk produk-produk ritel di Tanah Air. Sebab, dengan ditanggungnya PPN, maka daya beli masyarakat akan kembali tumbuh.

"Sekarang demand langsung dirasakan bagi konsumen itu salah satunya PPN. Makanya ini PPN 10 persen itu ditanggung lah," ujarnya dalam webinar Pemulihan Ekonomi untuk Sektor UMKM Nasional, secara virtual, Rabu (28/4)

Dia mengatakan, jika pemerintah tidak bisa menanggung full 10 persen, paling tidak ada penurunan tarif PPN. Dari 10 persen menjadi 5 persen. "Besarannya berapa kita bisa diskusi karena berkaitan dengan rasio pajak, berkaitan dengan defisit pemerintah nanti seperti apa," ujarnya.

Bima berharap dengan adanya pengurangan PPN masyarakat yang berbelanja di ritel akan meningkat. Sebab, secara otomatis harga yang akan diterima oleh masyarakat jauh lebih murah dari sebelumnya.

"Orang belanja makanan minuman itu langsung liat di struk PPN-nya kurang nih, akhirnya harga diterima konsumen lebih murah. Jadi itu satu hal insentif perpajakan yang mungkin jangka pendek penting adalah PPN ditanggung pemerintah," ujarnya. (mdk/idr)

Baca juga:
Tambah 8, Kini Perusahaan Pemungut Pajak Digital Jadi 65
12,48 Juta WP Telah Laporkan SPT Pajak 2020 per 30 April
Rugikan Negara Rp2,28 Miliar, Tersangka Pidana Pajak Ditahan Kejari Denpasar
286 Ribu WP Sudah Manfaatkan Insentif Pajak Capai Rp14,59 Triliun
Sri Mulyani Sambut Baik Penerapan Pajak Minimum Global, Begini Skenarionya
Penerapan SIN Pajak Bisa Mencegah Tindakan Korupsi

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami