Pemerintah Target Bentuk 5.300 Lembaga Keuangan Desa dan Himpun Dana Rp12,7 Triliun

Pemerintah Target Bentuk 5.300 Lembaga Keuangan Desa dan Himpun Dana Rp12,7 Triliun
OJK. ©2018 Merdeka.com
EKONOMI | 21 Oktober 2020 14:44 Reporter : Sulaeman

Merdeka.com - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks PNPM Mandiri Pedesaan menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD) sesuai amanah Undang-Undang Cipta Kerja.

Adapun target yang ditetapkan hingga tahun 2022 mendatang yaitu sebanyak 5.300 LKD yang diawasi langsung oleh OJK. Sementara untuk total dana bergulir yang dihimpun ditaksir mencapai Rp12,7 triliun dan total nilai aset lembaga Rp500 miliar.

Menteri PDTT, Abdul Halim Iskandar mengatakan, ada lima tujuan yang ingin dicapai atas upaya pembentukan LKD. Pernyataan itu disampaikannya kata dalam konferensi pers 'Transformasi Rp12 Triliun Keuangan Mikro Desa', Rabu (21/10).

Pertama, untuk menyelamatkan dan mengembangkan dana serta aset UPK eks PNPM. "Hari ini transformasi dimulai dari 147 UPK di Jawa Timur, dengan aset dana bergulir mendekati Rp600 miliar. OJK sigap mendampingi sejak proses pengalihan lembaga, pembinaan kesehatan keuangan, hingga monitoring rutin triwulanan," kata dia.

Kedua, meningkatkan perputaran dana bergulir. Khususnya di kalangan warga miskin yang dinilai semakin menanggung beban ekonomi sulit akibat pandemi Covid-19.

Ketiga, menghambat jerat rentenir bagi masyarakat desa. "Tujuannya, bisa memberikan kredit bagi 12,7 juta orang miskin dan hampir miskin di desa terus mengalir dan bergulir. Apalagi, tiap tahun ada tambahan 300 ribu nasabah dari kalangan keluarga miskin lainnya," paparnya.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Keempat, meningkatkan inklusivitas ekonomi warga miskin. Di mana titik penting upaya ini ialah menjaga dana masyarakat tetap menjadi milik publik, sekaligus memformalkan lembaga keuangan mikro ini, sehingga bisa dibina dan diawasi OJK.

Terakhir, menurunkan tingkat kemiskinan di desa. Menyusul adanya peningkatan kualitas LKD sebagai unit usaha Bumdesma menjadi instrumen penting penanggulangan kemiskinan desa.

"Karena OJK sebagai lembaga profesional akan sigap mendampingi sejak proses pengalihan lembaga, pembinaan kesehatan keuangan, hingga monitoring rutin triwulanan atas LKD," tutupnya.

Baca juga:
5.300 Lembaga Keuangan Daerah Ditargetkan Bisa Diawasi Langsung OJK Hingga 2022
Gandeng OJK, Kemendes Transformasi UPK Eks PNPM Jadi Lembaga Keuangan Desa
Strategi OJK Lindungi Pengusaha Kecil dari Jerat Rentenir di Masa Pandemi
OJK Catat Jumlah Nasabah yang Ajukan Restrukturisasi Kredit Mulai Mendatar
Bos OJK Bongkar Alasan Investor Asing Kabur dari Pasar Saham RI

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

TOPIK TERKAIT

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami