Pemerintah Ungkap Tantangan Penyaluran Bantuan Sosial di Tengah Pandemi
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-Ma'ruf terus melakukan pembenahan data-data penerima manfaat program jaring pengaman sosial. Proses verifikasi terus dilakukan agar bantuan yang diberikan pemerintah dapat betul-betul tepat sasaran.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Askolani mengakui memang sejauh ini, yang menjadi kendala sekaligus tantangan pemerintah di lapangan adalah masalah data. Pemerintah belum memiliki data yang tepat untuk menyalurkan target daripada bantuan sosial tersebut.
"Yang menjadi tantangan kita selama ini adalah dengan program perlindungan sosial yang banyak kalau kita ketahui memang ada masih sedikit kelemahan-kelemahan misalnya targetnya tidak ada, masih ada yang kurang tepat sasaran," kata dia dalam video conference di Jakarta, Jumat (15/5).
Kendati begitu, pemerintah tidak tinggal diam, mengingat tantangan dan kondisi yang terjadi di lapangan. Dia terus melakukan koordinasi untuk memperbaiki dari pada pengalokasian dana-dana perlindungan sosial yang telah disiapkan untuk masyarakat. Pemerintah berpendapat bahwa lebih baik mengarahkan bansos sampai ke tangan masyarakat, dari pada tidak sama sekali.
"Kelemahan yang ada dihadapin dalam pemberian di tahap awal ini terus diperbaiki sehingga data-data penerima bantuan sosial ini semakin diperbaiki dan semakin ditingkatkan kolaborasi tentunya dari pusat dan daerah menjadi kunci ini terusnya dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah," jelas dia.
Siapkan Rp110 Triliun
Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial. Di mana sebesar Rp65 triliun difokuskan untuk program PKH, kartu sembako, kartu prakerja, diskon tarif listrik, insentif perumahan, bantuan sembako Jabodetabek dan bansos tunai non Jabodetabek.
Kemudian sisanya sebesar Rp25 triliun digunakan untuk kebutuhan pokok dan operasi pasar seperti bantuan beras yang cadangan kebutuhan pokok. Kemudian penyesuaian pendidikan juga diberikan mencapai Rp25 triliun.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras untuk periode Januari hingga Juni 2024.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaDari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca Selengkapnyakenaikan anggaran perlinsos tahun ini utamanya disumbang lebih besar oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar Rupiah.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.
Baca Selengkapnya