Pemerintah Waspadai Pembengkakan Subsidi Elpiji 3 Kg di 2020

UANG | 25 Juni 2019 17:25 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK mewaspadai terjadinya lonjakan subsidi untuk elpiji 3 Kilogram (Kg) di tahun 2020. Sebab, berdasarkan catatan pemerintah, sejak 2017 realisasi penggunaan subsidi selalu membengkak karena penggunaannya tidak tepat sasaran.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Suahasil Nazara mengatakan, kuota elpiji 3 kg bersubsidi pada 2017 ditetapkan sebanyak 6,2 juta ton, sementara realisasinya tembus 6,31 juta ton. Begitupun pada 2018 juga mengalami kenaikan dari 6,45 juta ton menjadi 6,53 juta ton.

"Elpiji tabung 3 kg ini (konsumsinya) meningkat terus karena diperjualbelikan secara bebas. Konsumsi per tahun naik sekitar 5,5 persen," katanya dalam rapat panja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jakarta, Selasa (25/6).

Suahasil mengatakan, salah satu penyebab terjadinya pembengkakan tersebut karena distribusi tabung elpiji tersebut sangat terbuka. Sehingga, siapa saja bisa membeli termasuk orang berkategori mampu.

"Dia bisa dibeli oleh golongan masyarakat manapun. Bahkan kelompok 10 persen paling kaya itu pun masih bisa beli tabung elpiji 3 kg. Ini yang kadang-kadang kita sebut bocor, artinya dinikmati bukan oleh yang berhak," jelasnya.

Untuk itu, langkah paling tepat untuk menekan agar tidak terjadi pembengkakan yakni dengan membenahi mekanisme pendistribusian elpiji bersubsidi tersebut. Dengan begitu diharapkan penerimaan subsidi elpiji menjadi tepat sasaran.

"Beberapa mekanisme telah diujicoba termasuk menggunakan sistem geometrik, e-voucher, dan uji coba oleh beberapa kementerian lembaga di pemerintah. Teknologinya ada, bisa digunakan," pungkasnya.

Baca juga:
Kementerian ESDM Anggarkan Subsidi Listrik Rp58,6 Triliun di 2020
2020, Subsidi Elpiji 3 Kg Akan Pemerintah Salurkan Lewat Kartu
Menteri Jonan Usulkan Hapus Penyaluran Subsidi Elpiji
7 Janji Jokowi Saat 2014 yang Tepat dan Meleset dari Realisasi
Subsidi Energi: Jokowi dan Prabowo Sepakat Dipertahankan dengan Distribusi Tertutup
PLN tidak lagi terancam gagal bayar

(mdk/idr)