Pemilik Tanah Harus Selesaikan Sengketa Sebelum Dapat Sertifikat Elektronik

Pemilik Tanah Harus Selesaikan Sengketa Sebelum Dapat Sertifikat Elektronik
Sofyan Djalil. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko
EKONOMI | 10 Februari 2021 09:50 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil menegaskan tanah sengketa tidak akan bisa mendapatkan sertifikat elektronik. Untuk bisa mendapatkannya, maka bidang tanah harus dipastikan tidak bermasalah terlebih dahulu.

Menurut Sofyan, tanah sengketa salah satunya harus diselesaikan terlebih dahulu dengan cara mediasi. Namun, jika tidak juga ditemukan jalan keluar, maka terpaksa harus diselesaikan di meja hijau.

Proses hukum tanah sengketa ini biasanya memakan waktu yang lama.

"Semua yang bersengketa kita selesaikan dulu dengan cara mediasi dan sebagainya. Jika tidak mampu melewati masa mediasi, maka akan menempuh jalur hukum," jelas Sofyan dalam acara Bincang Editor pada Rabu (10/2).

Sofyan mengungkapkan, permasalahan sertifikat ganda yang terjadi pada tanah sengketa, adalah peninggalan masa lalu. Hal ini biasanya terjadi karena ada ketimpangan data antara pengukuran satu sertifikat dengan sertifikat lain, yang disebabkan pengukuran dan kondisi yang sudah berbeda.

Penyebab lain adalah Kepala Desa yang terkadang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) ke beberapa orang atas klaim masing-masing. Akibatnya, muncul kondisi yang menyebabkan sertifikat tumpang tindih.

"Ke depan tentu kita meminimalisir masalah seperti itu. Dengan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) akan ketahuan tanah di desa itu ada sengketa atau tidak, dengan pendekatan perbaikan," tuturnya.

Baca Selanjutnya: Tak Sampai Satu Persen...

Halaman

(mdk/idr)

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami