Pengamat: Kita bisa lakukan aksi 212 untuk tutup Freeport
Merdeka.com - Pengamat Energi Universitas Gajah Mada Fahmi Radhi berharap ada aksi massa 212 untuk berunjuk rasa menentang PT Freeport yang tak taat aturan pemerintah. Menurutnya, PT Freeport bisa ditutup karena ada desakan massa tersebut.
"Sifatnya Solo Jokowi sangat keras ya. Kalau dulu ada aksi 212 untuk Freeport itu juga bisa lakukan itu untuk tutup Freeport," kata Fahmi acara diskusi Republik Freeport di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (25/2).
Menurutnya, ancaman PHK massal dan arbitrase pernah dilakukan oleh perusahaan asal Amerika Serikat tersebut pada masa pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Sayangnya, pemerintahan saat itu malah merasa ketakutan dan tak melawan ancaman tersebut.
"Jero Wacik akhirnya berikan izin. Sudirman juga berikan dan Archandra juga takut. Ini waktunya tegaskan regulasi Indonesia dengan Jonan sesuai arahan Presiden Jokowi. Wajib pajak dan aturan lainnya," imbuhnya.
Lanjut dia, PT Freeport tak mau diatur oleh pemerintah, padahal harga sahamnya sangat tinggi. Namun Freeport tak bisa menentang aturan dengan wajibnya membangun smelter.
"Makanya dia tidak menentang. Freeport nekat dan pelanggaran dengan regulasi," tukasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Intip potret kamar karyawan PT Freeport di dalamnya ada ranjang susun beserta kasurnya untuk 4 karyawan.
Baca SelengkapnyaBegini penampakan salju abadi di Tambang Grasberg Freeport yang memanjakan mata.
Baca SelengkapnyaIndonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Berikut ini adalah perjalanan cuti karyawan Freeport yang turun dari Tembagapura menuju Timika dengan menggunakan bus anti peluru.
Baca SelengkapnyaIzin ekspor konsentrat tembaga oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) yang saat ini berlaku hingga 31 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaPemerintah merencanakan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10 persen modal saham.
Baca SelengkapnyaSejumlah permasalahan yang muncul saat hari pemungutan suara di antaranya terlambat tibanya logistik Pemilu 2024 di TPS.
Baca SelengkapnyaMassa yang hadir menduga ada pelanggaran seperti pengurangan, penambahan, hingga pengalihan suara yang dilakukan PPS dan PPD kepada dari caleg lain.
Baca Selengkapnya