Pengembang Minta Pemerintah Perpanjang Diskon Pajak Properti Hingga Akhir 2022

Pengembang Minta Pemerintah Perpanjang Diskon Pajak Properti Hingga Akhir 2022
Perumahan. ©2017 Merdeka.com
EKONOMI | 22 November 2021 18:10 Reporter : Sulaeman

Merdeka.com - Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Totok Lusida mengusulkan adanya perpanjangan stimulus Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atau diskon pajak properti hingga akhir 2022 mendatang.

"Kami mengusulkan ke pemerintah adanya perpanjangan PPN DTP untuk sampai akhir 2022. Karena perpanjangan PPN DTP sebelumnya akan berakhir pada Desember (2021)," ungkapnya dalam webinar di Jakarta, Rabu (22/11).

Menurut Totok, waktu yang diperlukan untuk membangun sebuah hunian tidak sebentar. Setidaknya dibutuhkan waktu minimal 8 bulan untuk menyelesaikan proyek pengerjaan rumah. Alhasil, perpanjangan kebijakan PPN DTP amat diperlukan untuk mendukung pemulihan sektor properti.

"Untuk bangun rumah itu butuhnya minimal 8 bulan. Sehingga, kami mengusulkan adanya perpanjangan stimulus PPN DTP untuk sampai akhir 2022 untuk mendukung pemulihan (sektor properti)," bebernya.

Sebelumnya, Pemerintah resmi memperpanjang jangka waktu pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun hingga Desember 2021. Perpanjangan ini tertuang pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2021 yang berlaku sejak 30 Juli 2021.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor menyampaikan, ketentuan ini terbit menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021 yang mengatur tentang pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun periode Maret 2021 hingga Agustus 2021.

"Dengan berlakunya ketentuan baru ini, insentif diperpanjang hingga Desember 2021," ungkapnya dalam siaran persnya, Minggu (8/8).

2 dari 2 halaman

Persyaratan Peroleh Insentif

Neilmaldrin mengatakan, rumah tapak atau unit hunian rumah susun harus memenuhi persyaratan untuk mendapatkan insentif ini. Pertama harga jual maksimal Rp2 miliar. Kemudian merupakan rumah tapak atau unit hunian rumah susun baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni, mendapatkan kode identitas rumah, pertama kali diserahkan oleh pengembang, serta belum pernah dilakukan pemindahtanganan.

Selain itu, diberikan maksimal satu unit properti per satu orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu satu tahun.

Besarnya insentif PPN DTP diberikan atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp5 milliar. Maka insentif sebesar 100 persen dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp2 miliar.

Sementara 50 persen dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun dengan harga jual di atas Rp2 miliar sampai dengan Rp5 miliar.

"Agar dapat menikmati insentif ini, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan rumah tapak atau unit hunian rumah susun mempunyai kewajiban membuat faktur pajak dan melaporkan realisasi PPN DTP kepada Direktorat Jenderal Pajak," jelasnya.

Baca juga:
Sesuai Survei Bank Indonesia, Penjualan Properti Diyakini Menggeliat di 2022
Tiga Sumber Pertumbuhan LPKR di 2021
Sebelum Beli Rumah, Warga China Sewa Orang untuk Buktikan Bangunan Tak Berhantu
Fungsi Kantor beserta Tujuannya, Berikut Penjelasannya
Naik 37 Persen, Pendapatan LPKR 2021 Diprediksi Capai Rp 16,34 T
Kuartal III 2021, Pendapatan LPKR Tumbuh 44 Persen Menjadi Rp10,9 T

Baca berita pilihan dari Merdeka.com

Mari bergabung di Grup Telegram

Merdekacom News Update

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami