Pengusaha Jelaskan Urgensi Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Tengah Pandemi

Pengusaha Jelaskan Urgensi Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja di Tengah Pandemi
UANG | 18 Oktober 2020 17:30 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani menyatakan, isi dan substansi Omnibus Law UU Cipta Kerja harus disosialisasikan dengan masif dan tepat sasaran.

Hal ini dikarenakan UU Cipta Kerja menuai banyak kontroversi terutama di kalangan tenaga kerja. Menurutnya, ada alasan mengapa UU Cipta Kerja dikebut penyelesaiannya meskipun pandemi masih berlangsung.

"Banyak yang bilang, kita kan sedang Covid-19, kenapa harus memikirkan Omnibus Law, kenapa tidak menyelesaikan Covid-19 dulu. Tapi kita harus lihat. Pembahasan UU ini tidak 1-2 bulan, dan baru selesai sekarang," kata Rosan dalam webinar Indikator Politik Indonesia, Minggu (18/10).

Dia menjelaskan, hampir seluruh negara telah melakukan reformasi struktural. Dia mencontohkan, Malaysia yang sudah melakukan reformasi struktural sejak tahun 2010 dan Thailand sejak 2015.

Jika Indonesia menunda reformasi ini, maka perkembangan investasi dan penciptaan lapangan kerja Indonesia akan tetap seperti ini. Rosan bilang, saat ini negara-negara besar yang membangun pabriknya di China akan melakukan relokasi.

"Jepang bahkan memberikan subsidi untuk (pabrik) keluar dari China, karena mereka tidak mau konsentrasi global value chain mereka di China," lanjutnya.

Berdasarkan beberapa survei, perusahaan-perusahaan besar yang pindah dari China akan melihat negara di ASEAN sebagai tujuan relokasi.

"Makanya kalau kita tidak melakukan reformasi struktural ini kita akan jadi ketinggalan lagi, itu kenapa Omnibus Law ini menjadi lebih penting, supaya kita bisa memiliki kompetensi untuk meningkatkan investasi, yang ujungnya adalah penciptaan lapangan kerja," tandasnya.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6.com (mdk/azz)

Baca juga:
8 Polisi Positif Covid-19 Usai Jaga Demo, Seluruh Petugas Amankan Aksi Dites
Moeldoko Soal UU Ciptaker Tuai Penolakan: Mau Diajak Bahagia Kok Susah Amat
Catatan Ahli Hukum Terkait Proses Pengesahan UU Cipta Kerja
Pemerintah Siapkan 35 PP dan 5 Perpres Sebagai Turunan UU Cipta Kerja
KSP Minta Publik Bersabar Tunggu Naskah Resmi UU Ciptaker Usai Diteken Presiden
Moeldoko Minta Publik Pahami Subtansi UU Cipta Kerja Sebelum Menolak

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami