Pengusaha keberatan bayar iuran Tapera

UANG | 27 Oktober 2016 18:11 Reporter : Idris Rusadi Putra

Merdeka.com - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, menolak penerapan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat. Menurutnya, iuran yang harus dibayarkan pengusaha sangat memberatkan.

Rosan mengatakan, pengesahan UU Tapera harus adil serta tidak hanya ditujukan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). "Undang Undang Tabungan Perumahan Rakyat dibuat untuk mengatasi masalah, karena tidak adanya dana efektif jangka panjang untuk pembiayaan perumahan. Tapi besaran iuran yang diatur masih memberatkan pengusaha," kata Rosan di Jakarta, Kamis (27/10).

Seperti diketahui, keberadaan UU Tapera diharapkan dapat mengurangi angka kebutuhan rumah (backlog). Berdasarkan data badan Pusat Statistik (BPS) angka backlog mencapai 13,5 juta unit. Sejak 2015, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi backlog melalui Program Satu Juta Rumah.

Rosan berharap pemerintah tidak memaksakan beban iuran bagi pemberi kerja atau perusahaan. Sebab, target kepesertaan Tapera lebih menyasar kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan pekerja informal yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dikatakan, seharusnya sumber pendanaan Tapera berasal dari APBN-APBD atau dari sumber-sumber pembiayaan publik lainnya, yang selama ini sudah dipungut dari pelaku usaha melalui pajak.

"Pemerintah seharusnya lebih dulu mewujudkan target pembangunan satu juta rumah bagi masyarakat dan memperkuat kerja sama dengan pengembang. Pekerja formal tidak perlu dibebani iuran sebagaimana isi UU Tapera," kata Rosan.

Kementerian PU-Pera: Program Tapera mulai berjalan akhir 2017

Indonesia tertinggal 60 tahun dengan Singapura soal UU Tapera

Dinilai cacat, pengesahan 2 undang-undang ini ditolak DPD

BKPM akui iuran Tapera jadi beban baru bagi investor

Aria Bima minta investor tak resah dengan pengesahan UU Tapera

REI: UU Tapera tak lantas buat pengembang minat bangun rumah murah

Pemerintah janjikan bunga KPR 5 persen usai adanya UU Tapera

(mdk/bim)