Pengusaha keluhkan banyaknya baja impor masuk ke Indonesia

UANG | 25 Juni 2018 18:45 Reporter : Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi Besi dan baja Indonesia atau The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), Mas Wigrantoro Roes Setiyadi meminta pemerintah untuk mengoptimalkan pengetatan impor baja. Ini harus dilakukan agar Indonesia tidak dibanjiri baja dari luar, terutama baja paduan atau alloy steel.

"Memperketat izin impor. Apa dia (importir) butuh baja alloy atau tidak," ungkapnya saat ditemui, di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Senin (25/6).

Baja paduan (alloy steel) merupakan baja dengan campuran satu atau lebih elemen seperti nickel, chromium, dan lainnya. Fungsi utama dari elemen paduan yaitu untuk meningkatkan atau 'menyempurnakan' sifat-sifat mekanis dari baja.

Sebagai contoh nickel dapat memberi kekuatan pada baja dan dapat membantu baja dalam proses pengerasan melalui quenching serta tempering. Sementara chromium dapat mencegah karat.

Saat ini sekitar 50 persen dari total 14 juta ton kebutuhan baja nasional didapat dari impor. Sekitar 40 persen dari baja impor tersebut adalah alloy steel. Mirisnya jumlah ini jauh di bawah kebutuhan alloy stell di Indonesia.

"Dari kebutuhan itu baja alloy itu di bawah 10 persen. Kegunaannya sangat spesifik. Baja alloy untuk mesin dan as mobil. Yang diimpor sampai 40 persen. Jadi ada 30 persen bukan untuk peruntukannya," kata dia.

Dia menjelaskan, karakter baja alloy yang lebih 'sempurna' ini, mengancam pasar baja karbon (karbon steel poduksi dalam negeri. "Ia (baja paduan) masuk ke sektor lain yang harusnya jadi pasar carbon steel. Hanya beda susunan chemical. Dengan tambah boron atau krom sudah jadi baja alloy, kurang dari 1 persen maka, baja carbon steel sudah berubah jadi alloy," katanya.

Sementara itu, Ketua Cluster Flat Product IISIA, Purwono Widodo menyayangkan pemberlakuan Permendag No 22 Tahun 2018. Tidak adanya aspek Pertimbangan Teknis (Pertek) dalam aturan terbaru tersebut membuat baja impor masuk dengan mudah.

"Permendag 22 itu menghilangkan, tidak ada lagi Pertek. Itu langsung di-appeal oleh asosiasi akan terjadi banjir baja dari luar negeri," ujarnya.

Selain itu, pemeriksaan barang impor yang oleh Permendag ini dilakukan post border, menurut dia terkendala minimnya tenaga pemeriksa. "Sekarang periksanya di gudang. Kita tahu petugasnya nggak banyak," katanya. (mdk/idr)

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.