Pengusaha Nilai Masuknya Ahok ke BUMN Ganggu Iklim Sosial Politik

UANG | 14 November 2019 18:51 Reporter : Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Wakil Ketua Komite Tetap Pengembangan SDM Infrastruktur Bidang Konstruksi dan Infrastruktur KADIN Indonesia, Dandung Sri Harninto, menyayangkan sikap Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menawarkan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk mengisi kursi di salah satu BUMN. Dia menilai kehadiran Mantan Gubernur DKI Jakarta itu justru bisa menjadi pertentangan di masyarakat.

"Tapi kalau saya pribadi tidak terlalu setuju karena nanti dia ini kan banyak konflik, beliau itu banyak yang bertentang. Jadi sebenarnya lebih ke iklim sosial politik yang harus dijaga pemerintah aja," katanya saat ditemui di Jakarta, Kamis (14/11)

Kendati demikian, dia tak meragukan rekam jejak Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tak hanya menjadi gubernur, Ahok juga pernah menjadi salah satu pengusaha di Bangka dan kepala daerah di sana.

"Jangan sampai nanti sebenarnya dia punya kapasitas bagus tapi kemudian ada resistensi ditaruh di public service apalagi Pertamina ya, takutnya justru sentimen, bukan sentimen kapabilitas Ahok tapi sosial politik yang lebih buruk gitu kalau saran saya mending orang lain. Karena efek sosial politik kadang-kadang dampaknya lebih serius dibanding yang lain kira-kira kalau pendapat saya pribadi seperti itu," jelas dia.

1 dari 1 halaman

Direktur CORE Nilai Ahok Tak Cocok di BUMN

Senada dengan Dandung, Direktur Riset Centre of Reform Economics (Core), Piter Abdullah, menyebut kapasitas Ahok tidak tepat untuk memimpin salah satu perusahaan BUMN. Menurutnya sikap tegas yang dimiliki Ahok justru tepatnya memang berada di jalur birokrasi dan politik.

"Kalau dia ditempatkan di BUMN, masalahnya karakternya itu belum tentu cocok untuk karakternya BUMN. BUMN ini kan ada batasan-batasan yang menurut saya belum tentu cocok sama beliau, BUMN juga membawa citra pemerintah ya, tidak bisa," katanya.

Piter menilai, apabila ini dipaksakan maka akan menjadi bumerang bagi BUMN. Lantas kemudian, dia mengibaratkan dengan salah satu contoh kasus. Ketika Ahok masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, ketika dia melakukan kesalahan, tidak ada risiko terhadap DKI. Namun hal ini tidak berlaku ketika nantinya dia menjabat sebagai salah satu petinggi di BUMN.

"Tapi kalau pak Ahok dalam posisinya sebagai Direktur utama sebuah BUMN kemudian melakukan suatu kesalahan, hanya dikarenakan ucapan, yang bermasalah bukan hanya pak Ahok, BUMN nya bisa berisiko, nah ini yang menurut saya, mungkin itu yang membuat saya mengatakan tidak cocok beliau di BUMN," jelasnya.

Piter melanjutkan, dirinya tidak mempermasalahkan apabila Ahok ditunjuk hanya sebagai komisaris di BUMN. Sebab, karakteristik yang dimiliki Ahok pun cukup tepat untuk berada di situ

"Kalau dia menjadi direksi kayaknya itu yang susah, tapi kalau dia menjadi komisaris mungkin masih memungkinkan itu. Kalau komisaris kan pengawas, kalau pengawas justru orang-orang yang tegas orang-orang yang punya integritas tinggi, saya kira cocok," tutupnya.

(mdk/bim)

Baca juga:
Airlangga Sebut Tak Ada yang Aneh Andai Ahok Jadi Komisaris BUMN
Taspen Bentuk Unit Investasi Syariah Januari 2020
BTN Catatkan Laba Rp801 Miliar di Kuartal III-2019
Sentimen Ahok Masuk BUMN Bantu Rupiah Tak Melemah Tajam
Pengamat Soal Ahok Masuk BUMN: Ada Peraturan, Pernah Dipidana Tak Bisa Menjabat
Kadin Masih Temukan BUMN Garap Proyek Bernilai Kecil
Dukung Pendidikan RI, Pupuk Indonesia Bantu Renovasi Ruang Training Kampus ITS