Pengusaha: Upah Buruh Naik, Produktivitas juga Harus Ditingkatkan

UANG | 1 Mei 2019 15:54 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah menyetujui tuntutan buruh terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan atau upah buruh. Dalam revisi tersebut, serikat buruh menuntut tiga hal, salah satunya mengembalikan hak berunding dalam penentuan upah minimum.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Adhi Lukman mengatakan, dalam revisi aturan ini pemerintah harus mempertimbangkan produktivitas dari pekerja. Maksudnya, pekerja boleh mendapat upah tinggi asal produktivitas yang dihasilkan juga sesuai.

"PP pengupahan harusnya direvisi berdasarkan produktivitas. Sehingga pekerja bisa mendapatkan hasil lebih besar sesuai produktivitasnya. Sebaliknya perusahaan bisa memperoleh unit lebih baik agar daya saing meningkat," ujar Adhi kepada merdeka.com, Jakarta, Rabu (1/5).

Adhi mengatakan, beberapa negara sudah berhasil menerapkan aturan pengupahan sesuai dengan produktivitas. "Di banyak negara sudah diterapkan dan hasilnya nyata bisa mendongkrak pendapatan pekerja sekaligus menurunkan biaya/unit. Misalnya China, Vietnam, Malaysia" jelasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Bidang Pengupahan Apindo Jakarta, Nurjaman. Dia mengatakan, produktivitas harus jadi pertimbangan utama. Sebab jika produktivitas naik, maka secara otomatis gaji akan naik.

"Yang perlu diperhatikan bagaimana tingkat produktivitas. Tingkat produktivitas naik, pasti gaji naik. Karena begini, dunia usaha bukan tidak suka dengan upah mahal. Tapi tidak suka upah kemahalan. Kalau upah kemahalan ini berat," jelasnya.

Pengupahan berdasarkan produktivitas ini juga dinilai lebih adil karena secara langsung karyawan yang memiliki janjang karir dan pengalaman serta masa kerja lebih lama akan mendapat upah yang sesuai.

"Kalau berpikir produktivitas kami akan perhatikan orang yang sudah bekerja sudah lama. Yang sudah kontribusinya baik. Tetapi kalau upah buruh di awal ini naik atau UMP naik, kasian yang dibelakangnya (pegawai yang sudah lama) kami harus menggaji berapa lagi," tandasnya.

Baca juga:
Tolak Aturan Pengupahan, Ini 3 Hal yang Jadi Tuntutan Buruh
KSPI: Presiden Jokowi Telah Setujui Revisi PP soal Upah Buruh
Kerja saat Pilpres, Pekerja Wajib Dapat Uang Lembur
BPS: Upah Riil Petani Turun 0,16 Persen di Maret 2019
KSPSI Dukung Jokowi Revisi PP 78 Tentang Pengupahan
Di Hadapan Buruh, Jokowi Janji Revisi PP Pengupahan dan Bangun Rumah Murah
Masih Ada Perusahaan Beri Gaji Karyawan di Bawah UMK

(mdk/idr)