Penjelasan Kemenkeu Soal Rencana PPN Sembako 12 Persen

Penjelasan Kemenkeu Soal Rencana PPN Sembako 12 Persen
Pengamat Ekonomi dan Perpajakan Yustinus Prastowo. ©2020 Liputan6.com/Tira santia
EKONOMI | 12 Juni 2021 12:51 Reporter : Sulaeman

Merdeka.com - Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Yustinus Prastowo menanggapi polemik atas rencana pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen untuk sembako. Menurutnya, kebijakan tersebut bagian dari reformasi sistem perpajakan.

Dia menjelaskan, pengenaan PPN untuk sembako diyakini akan mewujudkan sistem yang lebih adil antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Mengingat, skema penerapan tarif PPN hanya menyasar sembako dengan kategori tertentu.

"Saya beri contoh beras premium 1 kilogram Rp50 ribu enggak kena PPN, tapi kalo beli di pasar yang 1 kilogram Rp10 ribu itu juga tidak kena PPN. Pun, kalau membeli daging segar wagyu di supermarket itu tidak kena PPN sama juga kalau saya membeli ayam potong di pasar tradisional itu tidak kena PPN kan?," terangnya dalam diskusi virtual Polemik Trijaya, Sabtu (12/6).

Artinya, kata Yustinus, sistem perpajakan di Indonesia masih belum adil bagi kelompok ekonomi bawah. Sekaligus juga membuat susah pemerintah dalam mengajak golongan kelas menengah atas untuk berkontribusi dalam meningkatkan penerimaan negara melalui kewajiban membayarkan pajak.

"Ini yang kita ingin atasi," ujar Anak Buah Sri Mulyani tersebut menekankan.

Lagi pula, tidak semua objek PPN akan serta merta di kenai pungutan. Semisal senjata asal impor bagi TNI/Polri karena bersifat strategis.

"Misalnya juga buku pelajaran, buku agama ini barang strategis. Sehingga dikecualikan tidak dipungut pajaknya atau 0 (persen) berarti," imbuhnya.

"Jadi, sebenarnya ruang yang mau diciptakan pemerintah adalah ayo ini ada distorsi. Kalau kita ingin adil ayo kita perbaiki. Lalu disodori skema tarif," bebernya. (mdk/did)

Baca juga:
NasDem Tolak Usulan Menkeu soal Kenaikan Tarif Pajak
Kemenkeu Beri Bocoran Pajak Pendidikan Sasar Tempat Les dan Kursus Berbiaya Mahal
Layanan Pendidikan Dinilai Belum Pantas jadi Objek Pajak, ini Alasannya
Masih Pandemi, Pemerintah Diminta Tahan Diri Bahas Kenaikkan Tarif PPN
Indef: Rencana Penerapan PPN Tak Perlu Revisi UU, Cukup Terbitkan PMK
YLKI: Pemerintah Lebih Baik Naikkan Cukai Rokok Dibanding Penerapan PPN untuk Sembako
VIDEO: Rakyat Makin Menjerit Jasa Pendidikan Hingga Sembako Bakal Kena Pajak

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami