Penyerapan anggaran pemerintah rendah karena perencanaan lemah

UANG | 30 September 2013 13:18 Reporter : Ardyan Mohamad

Merdeka.com - Rendahnya penyerapan anggaran pemerintah, khususnya belanja modal, terjadi akibat perencanaan yang lemah. Ini diutarakan Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti.

Kondisi ini menyebabkan pemerintah gagal menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, ketika sektor swasta sedang melambat akibat gejolak ekonomi dunia dalam dua bulan terakhir.

"APBN kontribusinya pada perekonomian sangat terbatas, hanya 0,61 percentage point. Sementara belanja modal, termasuk belanja material hanya segitu, sementara pertumbuhan 6,2 persen, berarti sisa 6,1 persen didatangkan dari konsumsi rumah tangga dan lain-lain," ungkap Destry dalam diskusi di Jakarta, Senin (30/9).

Dari data Bank Dunia, ada 73 titik penyebab yang biasanya memicu rendahnya serapan anggaran pemerintah. Destry melihat, proses lelang dan barang, yang kini dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dengan sistem e-procurement sudah efektif.

Justru, perencanaan pemerintah dalam merancang program pengadaan barang untuk belanja rutin yang jadi biang kerok.

"Ini masalah perencanaan. Seharusnya pemerintah bisa akselerasi belanjanya di triwulan I dan II. Ada 73 titik yang menyebabkan perlambatan penyerapan anggaran, di pengadaan hanya 5 titik, kalau di penyusunan anggaran yang lama misalnya penunjukkan petugas satuan kerja," kata Destry.

Pemerintah, menurut Destry, masih terjebak pada kebiasaan lama, untuk membelanjakan anggaran di triwulan III dan IV. Hal ini, bagi perbankan, juga merugikan, karena jelang akhir tahun harus menyediakan dana besar mendadak.

"Hal ini tidak baik, pinjaman undisbursed loan menumpuk di akhir tahun, padahal buat kita lebih baik jika ada kepastian," katanya.

Rendahnya serapan ini, membuat kinerja belanja pemerintah salah satu yang terendah dibanding negara Asia lain.

Di China, belanja pemerintah menyumbang 1,71 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Di Malaysia, program pemerintah bahkan bisa menyumbang 2,62 persen,

"Di negara-negara itu, peran pemerintah menggenjot pertumbuhan ketika swasta lesu benar-benar berjalan. Pada 2012 ketika swasta kena krisis harga komoditas, pemerintah Malaysia dan China berhasil mengakselerasi ekonomi, bangun infrastruktur, bikin jalan, dan lain-lain," tandasnya.

Selain perencanaan, struktur APBN di masa depan juga wajib dibenahi. Apalagi, sekarang belanja modal hanya 11 persen dari total pengeluaran pemerintah, sementara subsidi energi mencapai 15 persen.

"Jadi memang, ujung-ujungnya kualitas APBN harus diperbaiki," ungkap Destry.

(mdk/bmo)

TOPIK TERKAIT