Per 1 April, Industri Fintech Diwajibkan Terapkan Anti Pencucian Uang & Terorisme

Per 1 April, Industri Fintech Diwajibkan Terapkan Anti Pencucian Uang & Terorisme
ilustrasi fintech. ©2018 thenextweb.com
UANG | 17 Februari 2021 15:31 Reporter : Merdeka

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan industri fintech Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (peer to peer lending), untuk melakukan pelaporan dan penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) mulai 1 April 2021.

"Per 1 April ada kewajiban pelaporan atau penerapan APU PPT di industri Fintech peer to peer lending dan itu tantangan bagaimana industri ini agar tidak dijadikan sebagai media untuk pencucian uang, dan pendanaan terorisme," kata Deputi Direktur Pengaturan, Penelitian, dan Pengembangan Fintech OJK Munawar Kasan dalam diskusi AFPI, Rabu (17/2).

Menurutnya, setiap peminjam itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diwajibkan untuk melaporkan APU PPT kepada OJK, agar industri fintech peer to peer lending terhindar dari masalah pencucian uang dan lainnya. Untuk ke depannya, industri fintech peer to peer lending diharapkan bisa memanfaatkan ekosistem agar dapat memperoleh pendanaan dengan mudah. Lantaran, setiap industri apapun sangat dipengaruhi oleh ekosistem.

Hingga saat ini, sudah terlihat fintech-fintech yang berkolaborasi dengan perbankan untuk mendapatkan pendanaan, secara tidak langsung ekosistem fintech juga semakin meningkat, sehingga keduanya saling menguntungka. "Sudah mulai banyak platform P2P yang kerjasama dengan perbankan, dan sebentar lagi dari perbankan sudah intensif kerjasama dengan P2P, diharapkan bisa lebih bagus lagi," ujarnya.

Bahkan praktisi perbankan menyatakan bahwa P2P memiliki kekhasan tertentu yang mungkin perbankan tidak punya, yang kemudian P2P dimanfaatkan oleh perbankan. Untuk itu, Munawar mendorong industri fintech untuk mengeksplor ekosistemnya lebih luas, sehingga ke depannya industri fintech semakin berkembang.

"Kalau ada perbankan jadi lender bagi P2P, P2P senang banget karena P2P tidak perlu mengumpulkan dana ritel dari publik kalau ada pinjaman. Kalau mengumpulkan dana publik butuh waktu yang lama, tapi kalau ada perbankan yang masuk sebagai lender P2P tidak perlu waktu yang lama," katanya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com (mdk/azz)

Baca juga:
Fintech Grup Modalku Ekspansi Layanan ke Thailand
DANA Kantongi 50 Juta Pengguna dan Transaksi Tumbuh 100 Persen di 2020
Salurkan Pinjaman Rp 18 Triliun, Fintech Asetku Optimistis Menatap 2021
2020, Penyaluran Pinjaman Fintech Lending Syariah Capai Rp1,7 Triliun
Pencairan Pinjaman Fintech Lending di 2020 Naik 27 Persen
Asosiasi Catat Pembiayaan Fintech Hingga Akhir 2020 Capai Rp 155,9 T

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami