Per Oktober, OJK Catat Jumlah Nasabah Bank Syariah Capai 31,89 Juta

UANG | 9 Desember 2019 19:29 Reporter : Anggun P. Situmorang

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pada Oktober 2019 pembiayaan yang diberikan (PYD), Dana Pihak Ketiga (DPK) serta jumlah rekening perbankan syariah terus menunjukkan peningkatan dibandingkan akhir tahun 2018. Peningkatan terjadi seiring dengan masifnya kampanye penggunaan bank syariah.

OJK mencatat jumlah rekening dalam perbankan syariah mencapai 31,89 juta per Oktober 2019. Sementara itu, total Dana Pihak Ketiga (DPK) selama tahun berjalan 2019 mencapai Rp402,36 triliun.

Direktur Penelitian dan Pengembangan Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah OJK, Deden Firman Hendarsyah mengatakan sampai dengan Oktober 2019, tercatat ada 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Indonesia.

"Market share aset perbankan syariah meningkat menjadi 6,01 persen dibandingkan bulan September 2019, yang mencapai 5,94 persen," ujar Deden di Kantor OJK di Menara Radius Prawiro, Jakarta, Senin (9/12).

Kemudian untuk PYD (Pembiayaan Yang Diberikan) telah mencapai Rp345,28 triliun dan total aset mencapai Rp499,98 triliun. Secara tahunan atau year on year, pertumbuhan aset mencapai 10,15 persen, pertumbuhan PYD mencapai 10,52 persen dan pertumbuhan DPK mencapai 13,03 persen.

1 dari 1 halaman

Sinergi Perbankan

OJK menerbitkan POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah. Aturan ini sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan syariah melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum oleh Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki hubungan kepemilikan.

"Sinergi perbankan di sini adalah kerja sama antara BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui pengoptimalan sumber daya manusia, teknologi informasi dan jaringan kantor milik Bank Umum guna menunjang pelaksanaan kegiatan BUS yang memberikan nilai tambah bagi BUS dan Bank Umum," kata Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I OJK, Teguh Supangkat di Jakarta, Senin (9/12).

Penerbitan POJK ini diharapkan meningkatkan daya saing BUS dalam memberikan pelayanan kepada nasabah BUS serta memperluas akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, atau mendapatkan layanan perbankan syariah (inklusi keuangan).

POJK tersebut memperluas ruang kerja sama yang dapat dilakukan oleh BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan, baik hubungan kepemilikan vertikal (sinergi antara induk dan anak perusahaan), hubungan kepemilikan horizontal (sinergi antara sister company), maupun gabungan keduanya.

Contoh sinergi di bidang SDM antara lain penggunaan pihak independen komite pada Bank Umum untuk merangkap jabatan sebagai pihak independen pada komite BUS dan penggunaan sumber daya manusia Bank Umum sebagai anggota tambahan pada komite BUS.

Sinergi di bidang TI contohnya adalah penggunaan data center (DC) dan disaster recovery center (DRC) Bank Umum oleh BUS. Sedangkan sinergi di bidang jaringan kantor misalnya berupa pembukaan jaringan kantor BUS di alamat yang sama dengan jaringan kantor Bank Umum (co-location atau office sharing). (mdk/azz)

Baca juga:
Nasabah Bank Syariah Kini Bisa Dilayani Bank Umum yang Punya Sinergi Kepemilikan
Deretan Pariwara Lembaga Keuangan Terbaik Versi OJK
OJK Duga Pembobolan Bank DKI karena Kesalahan Switching & Kelemahan Vendor ATM CIMB
Oktober 2019, OJK Catat Pertumbuhan Kredit Melambat Capai 6,53 Persen
Industri Pengolahan Sumbang Andil Besar Kenaikan Kredit Bermasalah
Sektor Jasa Keuangan RI Tetap Stabil di Tengah Gejolak Ekonomi Global

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.